3 hours ago
9
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja Parlemen Israel (Knesset) yang mengesahkan undang-undang aneksasi Tepi Barat menuai kecaman dunia. Bahkan sekelas Amerika yang biasanya lunak, mendadak jadi garang merespons kebijakan Israel satu ini.
Wakil Presiden Amerika JD Vance menyatakan kebijakan ini bukti parlemen Israel 'stupid'. Dirinya merasa terhina dengan adanya rencana aneksasi Tepi Barat. Sebab, dirinya bersama elite pemerintahan Amerika datang susah payah ke Israel untuk menguatkan gencatan senjata dan menjaga kedamaian serta stabilitas kawasan. Namun ikhtiar mulia itu dicoreng oleh Israel sendiri. Rencana aneksasi yang dibuat negara zionis merupakan upaya memperlebar luka dan derita yang hendak disembuhkan.
Takut kehilangan dukungan Amerika, Pemerintah Israel merevisi kebijakan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengeluarkan pernyataan keras dalam bahasa Inggris pada 23 Oktober.
Pernyataan itu mengecam RUU "aneksasi" Tepi Barat yang baru saja disetujui oleh Knesset (parlemen Israel) sebagai sebuah "provokasi politik yang disengaja."
Netanyahu menuduh bahwa pengesahan RUU ini sengaja digulirkan oleh pihak oposisi untuk menciptakan perpecahan di tengah kunjungan penting Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, ke Israel.
Lebih lanjut, kantor Netanyahu menjelaskan bahwa partai pemerintah, Likud, dan partai-partai koalisi pendukungnya hampir seluruhnya menolak RUU tersebut. Hanya satu anggota Likud yang membelot dan memilih mendukung, yang notabene baru saja dicopot dari posisi ketua komite di Knesset.
Penegasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa RUU ini disetujui tanpa restan dari pemerintah, dengan menyatakan, "Tanpa dukungan Likud, rancangan undang-undang ini tidak mungkin disahkan," sebagaimana diberitakan al Mayadeen.
Menanggapi situasi yang memanas ini, Netanyahu mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara proses legislasi RUU aneksasi Tepi Barat. Keputusan ini diumumkan oleh Ofir Katz, Ketua Koalisi pemerintah. Katz menjelaskan bahwa penghentian ini dilakukan karena anggota-anggota Knesset bertindak melawan posisi resmi Netanyahu, yang justru berakibat pada disahkannya RUU yang kontroversial tersebut.
