20 hours ago
12
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa politik terjadi di pertengahan Maret 2025 ini. Mulai dari gelombang penolakan terhadap pembahasan revisi Undang-undang TNI atau RUU TNI, hingga pengumuman dari pemerintah ihwal jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut tiga peristiwa politik pada 17 Maret 2025 yang dirangkum Tempo.
1. Petisi Tolak RUU TNI
Berbagai elemen masyarakat sipil menyatakan penolakannya terhadap rancangan UU TNI. Revisi aturan itu sedang digodok oleh DPR dan pemerintah.
Belasan tokoh pegiat HAM dan demokrasi, akademisi, cendekiawan, hingga aktivis dari lembaga nonpemerintah menyampaikan petisi menolak revisi UU TNI. Pencetus Aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih, membacakan petisi penolakan RUU TNI itu.
Sumarsih adalah ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta. Wawan merupakan satu dari 17 korban tragedi Semanggi I.
Sumarsih mengaku cemas RUU TNI berpeluang mengembalikan dwifungsi TNI dan membahayakan masa depan rakyat Indonesia. “Jadi, saya berharap peserta rapat panja revisi Undang-Undang TNI, baik pihak DPR RI dan pemerintah maupun kepolisian, hendaknya introspeksi diri bahwa telah terjadi ketidakadilan atas tindak kejahatan TNI di masa lalu, yang hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh negara," kata Sumarsih membacakan petisi penolakannya, di Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto juga menyampaikan petisi penolakannya terhadap RUU TNI itu. Menurut dia, RUU TNI tidak memiliki urgensi untuk dibahas.
Dia mengatakan, pemerintah dan DPR seharusnya mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. “Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer," ujarnya di kesempatan yang sama.
Petisi penolakan terhadap RUU TNI juga bergulir di dunia maya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggagas petisi penolakan tersebut.
Petisi ini dibuat melalui situs change.org pada 16 Maret 2025. Hingga Selasa, 18 Maret 2025 pukul 00.30 dini hari, petisi tersebut telah ditanda tangani oleh 11.709 orang.
2. Pengangkatan CPNS 2024 Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025
Pemerintah telah mengumumkan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN). Hasilnya, pemerintah menjadwalkan pengangkatan CPNS dan PPPK akan dipercepat dari keputusan sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengangkatan CPNS 2024 paling lambat bakal dilakukan pada Juni 2025. Sementara pengangkatan untuk PPPK akan dilakukan paling lama pada Oktober 2025.
"Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait," kata Prasetyo dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Selatan pada Senin, 17 Maret 2025.
3. Prabowo Bakal Bangun 30 Proyek, Klaim Sediakan 8 Juta Lapangan Kerja
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintahannya akan membangun 30 proyek pada tahun ini. Dia mengklaim bahwa puluhan proyek itu bisa membuka setidaknya 8 juta lapangan pekerjaan.
"Mulai tahun ini juga kurang lebih hampir 30 proyek-proyek besar. Kami lihat terus mulai dari 20, 21. Tapi kami lihat ada kemampuan, kemungkinan bisa mencapai hampir 30 proyek, cukup besar," kata saat peresmian Produksi Pabrik Pemurnian Logam Mulia Freeport Indonesia, di Gresik, Senin, 17 Maret 2025.
Kepala Negara mengatakan, bahwa sebanyak 30 proyek yang akan dibangun itu tidak hanya pada sektor hilir atau produk olahan. Namun, proyek juga akan fokus pada hulu atau masih berupa bahan baku.
Eka Yudha, Hanin Marwah, dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
