Tim Transformasi Versi Kapolri dan Komite Reformasi Bentukan Presiden Prabowo, Apa Bedanya?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto | Wikipedia | Kolase: Suhamdani

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Istana menegaskan bahwa Komite Reformasi Kepolisian yang tengah digodok Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Meskipun berbeda wadah, keduanya disebut memiliki semangat serupa: membenahi institusi kepolisian secara menyeluruh.

Komite Reformasi Kepolisian diinisiasi Presiden Prabowo sebagai jawaban atas dorongan publik untuk melakukan pembenahan serius setelah berbagai peristiwa yang mengguncang kepercayaan masyarakat, termasuk insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Badan ini rencananya akan diisi sembilan tokoh lintas bidang, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah menyatakan kesediaannya bergabung.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, pembentukan komisi ini masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari kunjungan kenegaraan luar negeri. “Insyaallah minggu depan selesai. Semangatnya memperbaiki Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Ia menambahkan, komisi bentukan Presiden Prabowo ini akan melibatkan mantan Kapolri dan tokoh-tokoh independen yang dinilai punya rekam jejak reformis.

Berbeda dengan komite versi Istana, Polri juga telah membentuk tim internal bernama Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim beranggotakan 52 orang ini diketuai Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pelindung. Tim ini dibentuk melalui Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tim transformasi ini dirancang untuk mempercepat perubahan di tubuh Polri melalui kebijakan strategis, penguatan kurikulum pendidikan, hingga reformasi sistem rekrutmen. “Kami bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait melalui pendekatan sistematis. Harapannya transformasi institusi dapat berjalan sesuai ekspektasi publik,” jelasnya.

Prasetyo Hadi menilai, meski berbeda secara struktur, kedua tim ini saling melengkapi. Tim Transformasi Reformasi Polri fokus pada pembenahan internal yang bersifat teknis, sedangkan Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden bersifat eksternal, independen, dan strategis. “Kami mengapresiasi langkah Kapolri yang juga menginisiasi pembentukan tim internal. Semangatnya sama: Polri yang lebih profesional dan dipercaya publik,” ujarnya.

Dengan dua jalur reformasi ini, pemerintah berharap ke depan Polri mampu menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, humanis, dan responsif. Publik pun diharapkan memberi dukungan serta masukan agar reformasi yang dijalankan benar-benar menyentuh akar persoalan dan memenuhi harapan masyarakat. [*] Disarikan dari sumber berita media daring