Tokoh Lintas Agama Ajak Publik Tenang, Presiden Prabowo Kumpulkan Parpol Usai Ricuh Demo Nasional

Simbol persaudaraan | freepik

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Suhu politik dan sosial tanah air makin panas usai aksi unjuk rasa berujung ricuh di Jakarta serta sejumlah kota besar. Gelombang protes yang sudah bergulir sejak 25 Agustus 2025 kian membara setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aparat membubarkan massa di kawasan Gatot Subroto.

Tragedi itu memantik solidaritas nasional. Ribuan pengemudi ojol, mahasiswa, hingga buruh turun ke jalan menuntut keadilan. Aksi serentak di 38 provinsi pada Jumat (29/8/2025) berlangsung sejak pagi hingga malam, dengan pusat konsentrasi massa di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara.

Awalnya demonstrasi berjalan damai. Ribuan buruh dari Jabodetabek menggelar long march sejak pukul 10.00 WIB dengan tuntutan perbaikan upah minimum 2026, penghapusan sistem outsourcing, hingga perlindungan bagi pekerja informal. Namun situasi berubah saat sore menjelang malam. Mahasiswa dan elemen lain mengambil alih aksi, menuntut pembubaran DPR dan reformasi Polri. Bentrokan pecah, batu dan petasan melayang, sementara aparat merespons dengan gas air mata dan water cannon.

Kerusuhan merembet ke sejumlah daerah. Pos polisi dan kantor DPRD dibakar di Surabaya, Makassar, Semarang, hingga Bandung. Di Makassar, tiga orang dilaporkan tewas. Sementara di ibu kota, ratusan orang luka-luka dan fasilitas umum rusak parah.

Seruan Damai Lintas Agama

Di tengah meningkatnya eskalasi, tokoh lintas agama tampil mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi. Pertemuan enam pemuka agama digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Sabtu (30/8/2025) malam.

Pernyataan bersama ditandatangani oleh KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun (MUI DKI), KH. Achmad Abubakar (Muhammadiyah DKI), Pendeta Ariyanus Larosa (PGIW), I Nengah Darma (PHDI), Mulyadi (Walubi), serta Ws. Liem Liliany Lontoh (Matakin).

Mereka mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri. “Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional, tapi tidak boleh dengan kekerasan. Aksi anarkis hanya merusak nilai persaudaraan,” tegas mereka dalam pernyataan tertulis.

Para tokoh lintas iman itu juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan, yang kini dianggap sebagai simbol korban demokrasi. Mereka mendorong pemerintah dan aparat hukum memastikan keadilan ditegakkan secara transparan.

Hal senada disampaikan Masduki Baidlowi, pengurus MUI pusat. Ia mengingatkan bahwa kerusuhan justru melukai rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari pekerjaan informal, seperti pedagang kaki lima dan pengemudi ojol. “Kita harus utamakan keselamatan mereka. Demonstrasi jangan sampai mengorbankan masyarakat bawah,” ujarnya.

Presiden Prabowo Bergerak

Dampak kerusuhan yang meluas memaksa Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Selain menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban, Prabowo juga memerintahkan investigasi independen terhadap insiden di Gatot Subroto. Tujuh anggota Brimob sudah diamankan untuk menjalani sidang etik.

Tak berhenti di situ, pada Minggu (31/8/2025), Presiden mengundang seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, membenarkan undangan itu. “Benar, semua ketua umum partai diminta hadir. Soal agendanya, kami belum diberi tahu,” ujarnya.

Langkah ini disebut sebagai upaya Presiden meredam eskalasi politik sekaligus mencari jalan keluar bersama, di tengah sorotan publik soal represifitas aparat dan tuntutan reformasi kelembagaan.

Jalan Panjang Menuju Reda

Hingga kini, gelombang protes belum sepenuhnya reda. Selain desakan pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, massa menuntut pembebasan demonstran yang ditahan serta percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja dan RUU Perampasan Aset.

Kerugian ekonomi akibat aksi-aksi sejak 25 Agustus diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah, dengan sektor informal paling terdampak. Meski begitu, semangat solidaritas atas nama keadilan sosial terus berkobar di jalanan.

Pernyataan tokoh agama diharapkan bisa menjadi titik balik, agar gejolak sosial tidak berubah menjadi krisis nasional berkepanjangan. [*] Berbagai sumber