2 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan satuan tugas atau Satgas Penyelesaian Lahan disiapkan untuk menyelesaikan persoalan lahan di masa lalu. Iftitah menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan dua wartawan Tempo di kantornya pada Kamis, 30 Januari 2025.
Dalam pertemuan itu, Iftitah menyampaikan rencana program transmigrasi yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia bakal melakukan transformasi. Dengan begitu, program transmigrasi pemerintahan Prabowo akan berbeda dengan transmigrasi era Presiden Prabowo Subianto pada era Orde Baru.
Pada transmigrasi era Orde Baru, rezim Soeharto memindahkan penduduk dari Jawa ke sejumlah daerah. Di tempat transmigrasi yang dituju, pemerintah memberikan lahan kepada transmigran. Iftitah berencana tidak lagi menggunakan konsep ini.
“Kementerian Transmigrasi berencana, bila disetujui Presiden dan DPR, tidak lagi bagi-bagi lahan untuk mencegah terjadinya alih fungsi,” kata Iftitah.
Nantinya, lahan akan dikelola bersama dalam bentuk penyertaan modal. “Sehingga, tidak ada lagi, misalnya lahan persawahan berubah jadi permukiman, sehingga irigasi yang sudah dibangun puluhan triliun jadi sia-sia,” kata dia.
Iftitah ingin belajar dari persoalan yang timbul dari program transmigrasi era Orde Baru. Sebab, pemberian lahan kepada transmigran tidak hanya berisiko pada pengalihfungsian lahan, tetapi memicu konflik sosial. Pada masa itu, pemberian lahan bagi transmigran menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat lokal.
“Dulu orang Jawa transmigrasi dikasih lahan, sedangkam penduduk setempat nggak dikasih apa-apa,” kata Iftitah. “Orang-orang Jawa ini dulu dianggap golden boy.”
Lebih lanjut, Iftitah menjelaskan, program transmigrasi ke depan tidak sekadar program memindahkan penduduk. Ia ingin transmigrasi bertransformasi menjadi program pengembangan kawasan ekonomi. Ia merencanakan konsep ini untuk mendukung tercapainya target Presiden Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Sebab itu, Iftitah berencana mengubah kriteria masyarakat yang akan diberangkatkan untuk transmigrasi. Politikus Partai Demokrat ini ingin lebih selektif dengan memberangkatkan transmigran dari kalangan terdidik dan terlatih. Ia berencana merealisasikan program transmigrasi patriot.
“Disebut patriot karena dia para pejuang yang melawan kebodohan dan kemiskinan,” tutur Iftitah.
Para transmigran patriot itu akan ditransmigrasikan dengan penugasan selama 5 hingga 10 tahun. Di wilayah transmigrasi, para transmigran ditugaskan menciptakan ledakan episentrum ekonomi baru. “Transmigrasi ke depan itu quality over quantity,” ujar Iftitah.
Menyoal anggaran Kementerian Transmigrasi yang hanya dipatok Rp 122 miliar pada 2025, Iftitah bakal mengupayakan masuknya investasi. Ia mengklaim sudah ada investor yang berminat, sehingga program-program bisa dijalankan. Hanya saja, Iftitah masih menunggu restu Presiden Prabowo.
“Setelah saya paparkan ini (roadmap) ke presiden, (akan tahu) kebijakan umum beliau seperti apa. Kalau setuju dengan kami, kalau kami diberi keleluasaan mendatangkan investor, anggaran tidak ada masalah,” kata mantan ajudan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Pilihan Editor: Eks Gubernur BI: 36 Persen Kekayaan Indonesia Hanya Dikuasai oleh Satu Persen Rakyat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
