Tunjangan Profesi Guru Non PNS Naik Jadi Rp2 Juta Perbulan, Sertifikasi Melonjak 700%

Ilustrasi guru. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kabar baik datang untuk para guru non-PNS. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan bahwa tunjangan profesi guru non PNS resmi naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kenaikan Rp500 ribu ini diklaim menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menag dalam tausiyah di acara Doa Bersama Seluruh ASN Indonesia yang diikuti sekitar 7.000 peserta secara daring baru baru ini.

“Nasib para guru kini makin diperhatikan. Di Kementerian Agama, kami meningkatkan sertifikasi guru hingga 700 persen yang selama ini sulit diakses. Selain itu, tunjangan guru non PNS juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan,” tegas Nasaruddin Umar.

Dalam pernyataannya, Menag menekankan bahwa profesi guru memiliki peran mulia.

“Saya sendiri seorang guru, bapak saya juga seorang guru. Guru adalah pelayan umat sekaligus pelayan bangsa. Profesi ini harus dijalani dengan penuh pengabdian,” ucapnya.

Menurutnya, ASN dan guru merupakan pilar penting dalam membangun bangsa. Karena itu, peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi guru serta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi prioritas utama Kemenag.

Sertifikasi Guru Naik 700%

Data Kemenag menunjukkan, tahun 2025 menjadi tahun bersejarah karena jumlah guru yang mengikuti PPG dalam jabatan melonjak drastis.

✓ Tahun 2024: hanya 29.933 guru yang ikut PPG

✓ Tahun 2025: mencapai 206.411 guru

✓ Terjadi kenaikan hingga 700%

PPG bukan hanya pelatihan biasa, melainkan syarat utama bagi guru untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG). Saat ini, lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama tengah mengikuti program tersebut.

Selain menaikkan tunjangan dan memperluas akses sertifikasi, Kementerian Agama juga membuka peluang karier bagi tenaga pendidik honorer. Tercatat, sebanyak 52 ribu guru honorer berhasil diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam tiga tahun terakhir. Aris Arianto