UNI Eropa (UE) dan Inggris Raya menjatuhkan sanksi kepada institusi dan pejabat Rusia yang diduga secara sistematis mengindoktrinasi dan mendeportasi anak-anak Ukraina pada Senin, 11 Mei 2026. Sanksi itu diberikan kepada sejumlah pejabat yang diduga membantu Rusia menculik puluhan ribu anak-anak Ukraina dan memaksa mereka mengubah identitas kewarganegaraanya.
Uni Eropa mengumumkan sanksi tersebut diberikan kepada 23 institusi dan individu. Pada saat yang sama, Inggris juga menjatuhkan sanksi yang lebih luas terhadap 85 orang dan entitas, yang sekitar sepertiganya terkait dengan apa yang disebut sebagai kampanye Rusia untuk mendeportasi secara paksa dan memiliterisasi anak-anak Ukraina.
Menurut pernyataan Uni Eropa, Rusia telah mendeportasi dan memindahkan secara paksa hampir 20,5 ribu anak Ukraina sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh pada Februari 2022. Uni Eropa menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat hukum internasional.
Uni Eropa mengatakan sanksi itu menargetkan institusi dan individu yang terlibat dalam program indoktrinasi pro-Rusia terhadap anak-anak, termasuk kegiatan patriotik, pendidikan ideologis, dan aktivitas berorientasi militer.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan. Langkah itu disetujui oleh 27 negara anggota Uni Eropa dan dikoordinasikan bersama Kanada serta Inggris yang juga mengumumkan langkah serupa.
“Penculikan anak-anak bukanlah insiden yang terjadi begitu saja. Ini adalah kebijakan Rusia yang disengaja, sebuah serangan terencana terhadap masa depan Ukraina,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas dalam konferensi pers mengutip laporan dari Al Jazeera.
Merespons hal tersebut para pejabat tinggi negara Blok Eropa dalam forum pertemuan para pejabat Uni Eropa, menyebutkan Moskow sengaja melucuti identitas dan merenggut budaya anak-anak Ukraina. beberapa korban lainnya bahkan dikirim ke kamp militer. “Rusia berusaha menghapus identitas mereka. Jika kalian meninjau Konvensi Genosida, ini merupakan salah satu ciri-ciri Genosida,” ucap Menteri Luar Negeri Latvia, Baiba Braze saat pertemuan di Brussel seperti dilansir dari France 24.
Kendati, UE dan Inggris Raya menuduh Rusia melakukan kejahatan perang, namun Moskow mengklaim bahwa mereka berupaya melindungi dan memindahkan anak-anak dari arena pertempuran. Kremlin juga siap memulangkan mereka kepada pihak keluarga jika identitasnya dapat diverifikasi. Sekitar 2.200 anak-anak telah dipulangkan, tetapi terkendala mengidentifikasi mereka karena sebagian diculik saat masih belia ketika dewasa identitasnya sulit dikenali.
Uni Eropa bersama Kanada menjadi tuan rumah pertemuan Koalisi Internasional untuk Pemulangan Anak-anak Ukraina yang beranggotakan 47 negara untuk mendesak Rusia serta melakukan upaya verifikasi anak-anak yang diculik.
Mahkamah Pidana Internasional atau ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada, 17 Maret 2023 atas kejahatan perang berupa deportasi dan indoktrinasi kepada anak-anak Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy merespons sanksi yang diberikan kepada Moskow. “Mereka inilah yang mengubah identitas anak-anak kami dan mendoktrin agar membenci tanah airnya,” katanya.
