Wacana Badan Penerimaan Negara Kembali Mencuat, Menkeu Purbaya Pilih Optimalisasi Sistem Lama

Eks Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa | Instagram | Kolase: Suhamdani

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa langsung disodori pertanyaan terkait rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Isu mengenai BPN memang bukan barang baru. Wacana ini sempat mencuat sejak akhir 2024 ketika Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo sekaligus Utusan Khusus Presiden, menyebut bahwa Anggito Abimanyu akan diplot menjadi Menteri Penerimaan Negara. Kala itu, Hashim menekankan pentingnya pembenahan sektor perpajakan dan bea cukai demi menutup kebocoran anggaran negara.

Namun, ketika ditanya soal kelanjutan wacana tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa hingga kini belum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo. Dengan nada bercanda, ia bahkan menggambarkan seolah keputusan itu “suka-suka” dirinya.

“Belum ada (arahan). Saya tanya Pak Presiden, boleh nggak saya obrak-abrik (kebijakan)? Gesturnya seakan membebaskan, tapi saya sendiri belum tahu itu kode boleh atau tidak,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Meski begitu, ia menegaskan tidak akan gegabah dengan membuat lembaga baru tanpa kajian matang. Menurutnya, di banyak negara tidak ada model lembaga penerimaan negara yang berdiri langsung di bawah presiden. Karena itu, ia lebih memilih mengoptimalkan sistem yang sudah berjalan di Kemenkeu.

“Biasanya kelemahan pejabat baru adalah merombak total sistem lama lalu membuat tonggak baru. Saya justru ingin mempercepat yang sudah berjalan, menghidupkan lagi yang sempat macet, dan memastikan sistem bisa bekerja lebih optimal,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, arah kebijakan yang akan ditempuh lebih menekankan pada percepatan implementasi dan pemanfaatan program, bukan sekadar menciptakan struktur baru.

Dengan demikian, kepastian apakah Badan Penerimaan Negara benar-benar akan dibentuk masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Presiden Prabowo. Untuk sementara, Purbaya memilih fokus membenahi sistem penerimaan yang ada, seraya memastikan target penerimaan negara tetap terjaga. [*] Berbagai sumber