3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat demokrasi dan akademisi mengkritik rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal menyelenggarakan kegiatan pembekalan atau retreat bagi para kepala daerah terpilih.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai kegiatan retreat bagi kepala daerah semakin menunjukan kentalnya militerisme di dalam pemerintahan Prabowo. Ketimbang membekali kepala daerah dengan cara mengikuti retreat di Akademi Militer, Prabowo dapat menguji rasa nasionalis dan keselarasan visi dengan memantau langsung kerja kepala daerah di lapangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jangan karena latar belakang beliau militer, semua harus dijalankan dengan gaya militer juga,” kata Isnur saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2025.
Pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah sependapat dengan Isnur. Ia mengatakan rencana Prabowo untuk menyelenggarakan retreat bagi kepala daerah semakin menunjukkan kentalnya nuansa militer di dalam pemerintahan. Apalagi, kegiatan retreat yang dilakukan Prabowo sebelumnya bersama jajaran Kabinet Merah Putih cenderung mengedepankan aspek fisik, ketimbang pemikiran untuk membekali jajarannya.
“Ini juga tidak ada kewajibannya untuk dilakukan,” kata Herdiansyah.
Alih-alih menyeleraskan visi dan misi, Herdiansyah menilai, kegiatan retreat bagi kepala daerah menjadi upaya Prabowo untuk menundukkan pemimpin daerah dalam pemerintahannya. Apalagi, tidak semua kepala daerah terpilih berasal dari koalisi yang sama dengan Prabowo.
Padahal, menurut dia, untuk menyelaraskan visi dan misi tidak perlu dilakukan retreat. Sebab, kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah telah memiliki regulasinya masing-masing.
PDIP Dukung Rencana Retret Kepala Daerah Terpilih
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung rencana Prabowo untuk menggelar retreat bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan pemimpin daerah terpilih dari partainya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat.
“Menurut kami, penyelarasan visi pusat dan daerah sangat baik,” kata Guntur melalui pesan pendek pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Ia memberi contoh gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung sudah menyampaikan sikap untuk mengikuti retreat tersebut.
Ketika disinggung mengenai gaya militeristik retreat, Guntur sendiri menyerahkan format pelatihan itu sendiri kepada pemerintah pusat. “Yang penting ke program utama bagaimana pemimpin-pemimpin itu pada akhirnya benar-benar mengabdi ke rakyat,” kata dia.
Saat ini, PDIP satu-satunya partai pemilik kursi DPR yang belum menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
Retreat bagi kepala daerah terpilih ini mulanya disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan, diperlukan adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan daerah, sehingga diperlukan penyelarasan persepsi dengan cara menyelenggarakan retreat.
“Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Namun, Yusril melanjutkan, mengenai kapan dan di mana retret bagi kepala daerah ini akan dihelat, semua masih bergantung dengan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.
Daniel Ahmad Fajri dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
