3 weeks ago
9
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, membentuk Desk Monitoring Pilkada 2024.
“Untuk jangka pendek, saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Tito menuturkan pembentukan desk itu bertujuan agar pesta demokrasi itu dapat terselenggara dengan baik. Hal itu memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) hingga TNI/Polri.
“Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar dia.
Bima juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT. Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusinya.
Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
Tito meminta Bima mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait dengan demokrasi, pemilu, dan pilkada.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bima Arya dan Ribka Haluk sebagai Wamendagri di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Bima menggantikan Wamendagri sebelumnya, John Wempi Wetipo, yang mundur karena maju sebagai calon gubernur di Pilkada Papua Tengah 2024.
Wamendagri Menegaskan Pentingnya Mengaktifkan Desk Pilkada
Bima menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.
“Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk melakukan monitoring terkait dengan desk pilkada karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi (konflik) yang ada," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data-data dari desk pilkada.
Hal itu di antaranya isu mengenai pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tengah pelaksanaan pilkada. Isu lainnya terkait dengan kemungkinan partisipasi pemilih yang rendah sehingga perlu diantisipasi agar tetap tinggi.
“Selalu di-update, selalu dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami setiap perkembangan yang ada sekecil apa pun,” ujarnya.
Wali Kota Bogor periode 2019-2024 itu mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengoordinasikan data-data desk pilkada daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.
Dia menegaskan mitigasi terhadap potensi-potensi konflik yang ada perlu dilakukan. Karena itu, kata dia, stabilitas dan situasi yang kondusif di daerah perlu menjadi perhatian bersama.
Bima juga meminta para kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan kesiapan desk pilkada tersebut kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat (Pj).
“Tolong dilaporkan ke Pak Pj menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri agar kami semua jajaran di Kemendagri fokus untuk mengawasi pilkada. Melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, memastikan birokrasi netral, tidak berpihak, dan terus melayani,” ujarnya.
Pilihan editor: Alasan Cagub Jateng Ahmad Luthfi Jadikan Pesan Jokowi sebagai Pijakan Utama
