Asrama Haji hingga Kampus Disiapkan Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

KEMENTERIAN Sosial atau Kemensos akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Prabowo dengan penanggung jawab adalah Kemensos. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.

Gus Ipul mengatakan, saat ini, terdapat 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi. Ada yang sudah berupa bangunan, ada pula yang masih berupa lahan.

Asrama Haji Pekanbaru Jadi Lokasi Sementara Sekolah Rakyat

Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan asrama haji di Kota Pekanbaru sebagai lokasi sementara pelaksanaan sekolah rakyat sambil menyiapkan pembangunan di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Kampar.

Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan lokasi asrama haji berada di belakang Kantor DPRD Riau. Sementara itu, lahan di kawasan Pasir Putih disiapkan seluas 13 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat.

“Kami berterima kasih atas program sekolah rakyat oleh Pak Prabowo, yang memberikan akses pendidikan terintegrasi untuk anak-anak kurang mampu dan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah,” kata Wahid di Pekanbaru pada Senin, 21 April 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan langkah ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Riau dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan berkualitas, sekaligus sejalan dengan visi pembangunan pendidikan berbasis sistem modern. “Tenaga pengajar dan peserta didik akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial. Tugas kami adalah memastikan lokasi dan fasilitas tersedia,” ujarnya.

Wahid berharap sekolah rakyat dapat segera berjalan dalam waktu dekat demi memberikan akses pendidikan merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dua Lokasi Sekolah Rakyat di Universitas Negeri Surabaya

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dua lokasi calon sekolah rakyat di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan siap beroperasi dan ramah disabilitas.

“Alhamdulillah, kami melihat kesiapan Unesa dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat Luar Biasa. Fasilitas belajar dan asrama sudah didesain ramah disabilitas, sehingga siap menerima peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK),” ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Sabtu, 19 April 2025.

Dia menuturkan keberadaan sekolah rakyat di kampus Unesa juga merupakan bentuk upaya pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebelumnya, Kota Surabaya belum mengusulkan lokasi calon sekolah rakyat sebagaimana hasil pendataan oleh Kemensos.

“Fasilitas di Unesa sangat lengkap, mulai dari klinik, sarana olahraga dalam dan luar ruangan, serta lingkungan yang inklusif. Ini menjadi poin penting karena bisa menampung siswa difabel,” kata dia.

Khofifah mengungkapkan peserta didik sekolah rakyat nantinya dapat mengakses berbagai fasilitas di lingkungan Unesa untuk pengembangan bakat dan potensi, mengingat kampus itu adalah pusat Sport Science Nasional. “Oleh karena itu, kami meminta kepada Pak Rektor agar asrama ini diajukan sebagai SR atas nama Kota Surabaya. Dengan begitu, 38 kabupaten/kota di Jatim siap secara fisik menyelenggarakan SR,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya kesiapan nonfisik berupa konsep penyelenggaraan. Dia mengapresiasi pendekatan pendidikan berbasis karakter yang dikembangkan oleh Unesa, yakni melalui tahapan input, proses, hingga output.

Di sisi lain, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat perihal pelaksanaan sekolah rakyat, termasuk pendataan keluarga dalam kategori Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Sekitar 42 persen masyarakat Jatim berada di Desil 1. Maka jika pusat menggunakan basis ini dalam perekrutan peserta SR, kami siap melaksanakan pada Juli nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unesa Nurhasan menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung program sekolah rakyat. Menurutnya, Unesa memiliki berbagai keunggulan, di antaranya adalah kampus ramah disabilitas, fasilitas olahraga lengkap, serta ruang-ruang seni dan budaya.

“Asrama dengan kapasitas 150 orang sudah kami siapkan. Jika ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan SR tingkat SMA, kami insyaallah siap,” ujarnya.

Kesiapan ini, kata Nurhasan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan bisa segera terwujud.

Banyuwangi Usulkan Rusun dan Balai Diklat Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengusulkan dua lokasi sebagai tempat pelaksanaan program sekolah rakyat. Mensos mengatakan kedua lokasi tersebut adalah rumah susun di Kecamatan Kalipuro dan Balai Diklat Kecamatan Licin. “Saya berharap Banyuwangi menjadi pelopor dari program sekolah rakyat ini," kata Gus Ipul di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jumat, 18 April 2025.

Gus Ipul optimistis Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi pelopor untuk melaksanakan program sekolah rakyat, melihat dari pengalaman dan rekam jejak Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan. 

“Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Oleh karena itu, kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor sekolah rakyat," tuturnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut antusias upaya membangun sekolah rakyat. “Kami telah mengusulkan rumah susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin yang akan diproyeksikan sebagai sekolah rakyat, tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” katanya.

Dia menambahkan, selain infrastruktur, Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan sumber daya manusia penunjangnya. “Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama, kami siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian,” ujarnya.

M. Rizki Yusrial dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Alasan DPR Merevisi Kembali UU ASN yang Baru Diubah pada 2023