5 hours ago
9
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengunggah menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial setiap hari. Pengumuman menu makan gratis di media sosial itu sebagai bentuk pengawasan kualitas oleh publik. Ratusan SPPG yang ada diminta untuk membuat akun media sosial masing-masing.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media, Instagram, Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” kata Dadan saat ditemui media di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.
Selain pengawasan lewat media sosial, Dadan menambahkan, akan ada laporan berkala dari masing-masing lokasi SPPG perihal kualitas dan kondisi makanan. “Biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing,” katanya.
Ia juga memastikan BGN akan mengecek bahan baku makanan tiap bulannya. Menurut evaluasinya, secara umum MBG berjalan lancar setelah dua bulan berlalu. Program ini resmi diluncurkan oleh BGN pada Senin, 6 Januari 2025.
Dadan mengatakan para SPPG telah terbiasa menjalankan MBG di masing-masing lokasi. “Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu, sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi,” ujarnya.
Saat ini, sejumlah kementerian dan lembaga sedang merundingkan cara membantu BGN menjalankan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berkata pemerintah akan merumuskan aturan untuk pembagian tugas, yang nantinya akan berbentuk instruksi presiden (inpres) atau peraturan presiden (perpres) dari Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas menyampaikan, program MBG akan dilaksanakan dalam skala yang lebih besar pada Maret 2025. Bahkan, pada akhir tahun, BGN telah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program andalan Prabowo tersebut. Oleh karena itu, kata Zulhas, perlu kerja sama berbagai pihak untuk membantu MBG termasuk dalam menyuplai bahan.
“Ini suatu pekerjaan besar. Oleh karena itu, perlu satu aturan yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk inpres atau perpres nanti. Sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur,” kata Zulhas pada konferensi pers di gedung Kemenko Pangan.
Zulhas mencontohkan tugas-tugas yang akan dibagi antara lain distribusi pasokan antardaerah hingga penyediaan lahan. Dadan menambahkan, BGN memang membutuhkan rantai pasok yang cukup besar untuk MBG.
“Dan ini harus sinkronisasi dengan tugas fungsi kementerian lain yang membina petani, peternak, nelayan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan lain-lain,” kata Dadan.
Zulhas baru saja mengadakan rapat koordinasi terbatas mengenai MBG bersama beberapa kementerian dan lembaga. Berdasarkan undangan rapat, mereka yang hadir adalah perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Turut hadir pula Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, ada juga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, TNI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Perum BULOG, PT Perhutani, hingga ID FOOD.
