Bersamaan Program Sekolah Rakyat, 20 SMP Swasta di Gunungkidul Tak Kebagian Satu pun Siswa Baru

Ilustrasi seorang guru menghadapi ruang kelas yang kosong tanpa murid | Kreasi AI

GUNUNGKIDUL, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bersamaan dengan gaung program Sekolah Rakyat yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, gelombang masalah justru menimpa sektor pendidikan swasta di Kabupaten Gunungkidul. Sebanyak 20 sekolah menengah pertama (SMP) swasta di daerah ini terpaksa gigit jari lantaran tak berhasil mendapatkan satu pun siswa baru pada penerimaan peserta didik Tahun Ajaran 2025-2026.

Fenomena ini sekaligus memperlebar jurang antara kapasitas sekolah dan jumlah lulusan SD yang tersedia. Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subaryanta, mengungkapkan kondisi tersebut terjadi di tengah total 106 SMP yang tersebar di wilayah ini.

“Dari jumlah itu, ada 20 SMP swasta yang tidak memperoleh murid sama sekali,” ujar Agus ketika dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (7/7/2025).

Agus belum bersedia menyebut nama-nama sekolah yang terancam kosong bangku kelas VII-nya. Data rinci, kata dia, masih menunggu rampungnya seluruh tahapan penerimaan murid baru, yang dijadwalkan final pada 9 Juli 2025.

Sebelumnya, pengumuman hasil penerimaan siswa baru di jenjang SMP digelar pada Jumat (4/7/2025). Namun proses daftar ulang yang berlangsung sejak 7 hingga 8 Juli 2025 belum mampu mengubah peta kekosongan murid di banyak sekolah swasta.

“Kekurangan murid memang ada. Karena dalam setiap rombongan belajar idealnya terisi 32 siswa,” tutur Agus.

Penyebab utama kegagalan puluhan SMP swasta memperoleh murid baru terletak pada ketidakseimbangan antara kursi yang tersedia dan jumlah lulusan SD di Gunungkidul. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, daya tampung SMP di kabupaten ini mencapai 9.216 siswa. Sedangkan lulusan SD hanya berjumlah 7.903 anak.

“Jadi kursi sekolah lebih banyak daripada jumlah lulusan. Itulah yang membuat beberapa sekolah tidak kebagian murid,” kata Agus.

Agus juga mengakui persoalan kekurangan murid bukan hanya dialami sekolah swasta. Sejumlah SMP negeri turut menghadapi ancaman serupa. Namun, dia menolak membuka data detail sekolah negeri mana saja yang terimbas kekurangan siswa.

“Data finalnya masih kami tunggu hingga 9 Juli,” ucapnya singkat.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, memastikan secara teknis pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Baik sistem daring maupun server pendaftaran, menurutnya, tidak mengalami hambatan.

“Semua proses berjalan lancar, tidak ada kendala,” ujar Nunuk.

Meski demikian, kenyataan puluhan SMP swasta nihil murid memicu kekhawatiran banyak pihak. Beberapa pengelola sekolah swasta bahkan mulai pesimistis mempertahankan operasional sekolah mereka.

Sejumlah guru honorer dan tenaga kependidikan cemas jika kondisi ini berujung penutupan sekolah atau pengurangan pegawai. Dinas Pendidikan Gunungkidul berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh atas pola penerimaan siswa baru, termasuk menata ulang distribusi peserta didik agar tak terus menerus terjadi sekolah kosong murid.

Masalah ini mencuat tepat saat pemerintah pusat sedang gencar mempromosikan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo. Program yang bertujuan membuka akses pendidikan lebih luas ini justru memunculkan konsekuensi tak terduga di tingkat lokal, yaitu semakin tajamnya persaingan antar sekolah untuk memperoleh murid. [*]  Berbagai sumber