7 hours ago
5
Bupati Boyolali, Agus Irawan meluncurkan program “ Sengkuyung Prioritas”. Rabu (07/05/2025) || dok Pemkab BoyolaliBOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Salah satu langkah strategis terbaru adalah melalui peluncuran program “Sengkuyung Prioritas” yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Program ini resmi disosialisasikan dalam sebuah pertemuan di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali pada Rabu (07/05/2025). Dalam kesempatan itu, Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali, Agus Pranoto, mengungkapkan bahwa program ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menurunkan angka tunggakan pajak kendaraan.
“latar belakang adanya program ini adalah masih banyaknya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Program “Sengkuyung Prioritas” akan dijalankan dengan pengiriman Surat Tunggakan Pajak Daerah (STPD) kepada masyarakat yang tercatat menunggak. Surat tersebut mencantumkan informasi seperti nama, alamat, nomor polisi kendaraan, jenis kendaraan, dan jumlah tunggakan pajak. Pelaksanaan program ini dirancang dalam beberapa tahap, mulai dari tunggakan bulan Januari hingga April 2025, dengan pencetakan dan distribusi STPD yang dilakukan bertahap hingga Juni 2025.
Bupati Boyolali, Agus Irawan, menekankan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, dari level kabupaten hingga ke tingkat paling bawah di masyarakat.
“Ini salah satu program dari pemerintah provinsi, bagaimana kita bisa menangani masalah perpajakan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi dengan program Sengkuyung Prioritas Tahun 2025 diharapkan memang ada peningkatan dan juga kesadaran masyarakat untuk bagaimana membayar pajak. Dan tentunya kita yang ada di kabupaten/kota juga harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan informasi sekaligus memberikan kemudahan,” tegas Bupati Agus.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar informasi program ini tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
“Jadi memang harus ada kolaborasi dari camat yang bisa bersentuhan sampai tingkat desa, RW dan RT,” katanya.
Dengan pelaksanaan yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menekan jumlah tunggakan PKB dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Boyolali menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya melakukan penagihan, tetapi juga memberikan pelayanan yang ramah dan informatif bagi masyarakat. (*)
