(Beritadaerah – Banyuwangi) Di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, ada satu sektor yang tetap menjadi prioritas: pembangunan desa. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayahnya tidak mengalami pemotongan. Komitmen ini menjadi angin segar bagi para kepala desa di tengah dinamika fiskal nasional.
Dalam pertemuan bersama seluruh kepala desa se-Banyuwangi pada Rabu (16/4), Ipuk menyampaikan pesan tegas: manfaatkan anggaran secara optimal dan bertanggung jawab demi kesejahteraan warga.
“Kepala desa harus bersyukur karena DD dan ADD tetap utuh. Tolong, kelola anggaran ini dengan bijak. Gunakan untuk hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan, program sosial, pendidikan, dan kesehatan,” tegas Ipuk.
Anggaran Miliaran Rupiah untuk Setiap Desa
Banyuwangi mencatatkan alokasi DD dan ADD yang signifikan untuk masing-masing desa. Rata-rata, desa di Banyuwangi menerima dana sebesar Rp 1,6 miliar hingga hampir Rp 3 miliar setiap tahun. Angka tersebut mencerminkan kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang diemban oleh pemerintahan desa.
Tercatat, Desa Tembokrejo menjadi penerima DD tertinggi tahun ini, yakni sebesar Rp 2,28 miliar, sementara Desa Kenjo berada di posisi terendah dengan Rp 777 juta. Untuk ADD, Desa Tamansari menerima alokasi tertinggi sebesar Rp 1,12 miliar, sedangkan Desa Gitik menerima yang terendah dengan Rp 749 juta.
Desa sebagai Garda Terdepan Pelayanan Publik
Bupati Ipuk menekankan bahwa besarnya anggaran yang diterima desa harus sejalan dengan peningkatan inovasi dan kemandirian desa. Terlebih, banyak kewenangan yang kini telah dilimpahkan langsung ke desa, sehingga kepala desa tidak lagi harus menunggu keputusan dari pemerintah kabupaten.
“Kalau ada anak yang putus sekolah, warga miskin yang sakit, atau rumah tidak layak huni, seharusnya tidak perlu menunggu intervensi bupati. Desa bisa langsung bertindak karena sudah memiliki kewenangan dan anggaran,” ujarnya.
Ipuk mengingatkan bahwa kepala desa kini memiliki peran strategis sebagai ujung tombak implementasi kebijakan. Ia mendorong agar seluruh kepala desa terus bersinergi dengan pemerintah daerah, agar setiap program mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi adalah kunci. Kepala desa adalah mitra strategis kami dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah sampai ke masyarakat akar rumput,” tambahnya.
Dukung Program Nasional dan Gali Potensi Lokal
Dalam kesempatan yang sama, Ipuk juga mengapresiasi dedikasi para kepala desa yang telah menggali dan mengembangkan potensi lokal di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ia mengajak desa untuk aktif mendukung program-program pemerintah pusat yang digulirkan di daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
“Mari kita terus kuatkan komitmen untuk memajukan desa. Kita punya modal besar, tinggal bagaimana kita mengelola dan mengoptimalkannya,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto, serta Ketua Apdesi Banyuwangi Andrik Tri Waluyo. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menciptakan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
