TEMPO.CO, Jakarta - Dokter Gilbert Simanjuntak mengkritik gaya kepemimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Gilbert menyebut Budi kerap menggunakan pendekataan kekuasaan dalam mengambil kebijakan. Akibatnya, banyak polemik kesehatan dan pendidikan kedokteran yang kembali memanas baru-baru ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Keresahan tenaga kesehatan di Indonesia saat ini adalah buah dari keresahan semenjak pendekatan sepihak dengan menggunakan kekuasaan oleh Menteri Kesehatan,” ujar kata mantan anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam keterangan resmi pada Senin, 19 Mei 2025.
Ia juga menyebut sebagai Menteri kesehatan, Budi justru kurang mengetahui karakter tenaga kesehatan. “Berulangkali Menkes memberi pernyataan yang terkesan menyudutkan kalangan tenaga kesehatan,” ucap anggota DPRD Jakarta 2019-2024 itu.
Budi, kata Gilbert, membuat kegaduhan yang tidak perlu dan justru terkesan tidak memahami kondisi lapangan. Padahal, kata Gilbert, tenaga medis telah mengerahkan dedikasi saat menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Gilbert menyarankan agar Budi fokus bekerja dengan memprioritaskan persoalan kesehatan di daerah. Tanpa memiliki kepakaran di bidang kesehatan, Gilbert menyerukan agar Budi menebus kekurangannya itu dengan kinerja yang lebih optimal.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menambah partisipasi dari ahli kesehatan dalam merumuskan kebijakan. “Sebaiknya ahli epidemiologi dan ekonomi kesehatan lebih dilibatkan, bukan sekadar sekretaris jenderal yang berasal dari Kementerian Keuangan.” Pasalnya, menurut Gilbert data mengenai kesehatan yang disajikan masih belum berjalan.
Selain itu, Gilbert turut menyoroti bagaimana selama ini pemerintah abai terhadap pandangan Ikatan Dokter Indonesia yang dianggap berseberangan. Gilbert berujar seharusnya masalah itu tidak perlu diperpanjang.
Baru-baru ini, sebanyak 158 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait situasi sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan yang dinilai memprihatinkan. Mereka menggarisbawahi hilangnya independensi kolegium kedokteran setelah muncul perubahan tata kelola kolegium yang saat ini berada dibawah Kementerian Kesehatan.
"Sebagai para pendidik dan praktisi di bidang kedokteran, kami merasa terpanggil untuk menyampaikan beberapa hal yang kami nilai penting bagi masa depan kualitas layanan kesehatan masyarakat Indonesia," tulis surat Guru Besar FKUI kepada Prabowo, Jumat, 16 Mei 2025.
Hal lain yang menjadi sorotan mereka adalah terjadinya disintegrasi antara rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran. Selain itu, para Guru Besar FKUI melihat muncul kejadian mutasi mendadak yang dialami sejumlah staf medis sekaligus dosen.
Para Guru Besar FKUI menganggap serangkaian kebijakan itu berdampak pada terganggunya kesinambungan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis.
Guru besar FKUI Theddeus O.H. Prasetyono meminta agar kebiasaan melabeli buruk terhadap profesi dokter dihentikan. Menurut dia, pelabelan itu bisa menyebabkan penurunan kepercayaan pada dokter ataupun tenaga kesehatan Tanah Air.
"Dan ini dapat dimanfaatkan oleh pelayanan kesehatan negara lain," kata dia di Gedung FKUI, Jakarta, pada Jumat, 16 Mei 2025.
Dekan FKUI Ari Fahrial Syam menyatakan framing negatif terhadap tenaga kesehatan kerap dikaitkan dengan sejumlah kasus perundungan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di perguruan tinggi. Dia mengeluhkan narasi miring itu justru kerap diulang-ulang meski kasusnya sudah terlampau lama.
Novali Panji Nugroho dan Salsabilla Azzahra Octavia berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Hasan Nasbi: Prabowo Gunakan Pesawat Pribadi untuk Kegiatan Kepresidenan
