Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines Jadi Maskapai Pilihan untuk Penerbangan Haji 2025

TEMPO.CO, Jakarta – Tiga maskapai penerbangan menjadi pilihan pemerintah untuk perjalanan ibadah haji 2025. Ketiga maskapai yang terpilih dari proses seleksi Kementerian Agama adalah Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan Saudi Airlines. 
 
Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di gedung parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 Januari 2025.
 
“Dari empat maskapai, ada dua maskapai yaitu Garuda Airlines, kemudian juga ada Lion Air Group. Saudi Airlines untuk vendor di luar negerinya. Jadi di dalam negeri ada dua, di luar negeri ada satu,” kata Hilman.
 
Hilman menjelaskan ketiga maskapai tersebut terpilih dari empat maskapai yang sudah mengajukan diri atau diundang oleh pemerintah untuk hadir dalam rapat dengar. Sebelumnya, pada 2 Januari 2025, Komisi VIII dan pemerintah mengadakan RDP dengan para direktur utama tiga maskapai yang terpilih dan juga Citilink.
 
Menurut Hilman, dua maskapai dalam negeri yang terpilih sudah memenuhi syarat dari pemerintah. Kemenag mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1197 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 H/2025 M.
 
“Kemudian, tentu kami memiliki dasar, di antaranya adalah pengalaman yang dimiliki masing-masing maskapai, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan on-time performance (kinerja tepat waktu),” ujar Hilman.
 
Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan pemerintah membuka kesempatan kepada maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia dan Saudi Airlines untuk melayani pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji 2025.
 
“Untuk transparansi kami akan lebih buka airline yang lain,” kata Abdul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Desember 2024.
 
Soal mekanismenya, kata Abdul, perusahaan pesawat dapat mengajukan anggaran kepada pemerintah. Ia menuturkan, pemilihan maskapai penerbangan akan didasarkan oleh besaran tarif dan pelayanan yang ditawarkan. “Otomatis yang lebih murah yang lebih baik kita pakai,” kata dia.
 
Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan nantinya para maskapai penerbangan akan melalui tiga hingga empat syarikah (perjanjian kerja sama dalam Islam) agar mereka dapat berkompetisi dalam meningkatkan pelayanan.
 
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.