Gibran Ditugasi Urus Papua, KNPB dan OPM Kompak Menolak: Apa Kualifikasinya?

Wapres Gibran Rakabuming Raka terlihat mengaduk dodol dalam salah satu kunjungan kerjanya, sebuah aktivitas yang kerap ia lakukan selama menjabat. Di balik kunjungan kerja yang sering diasosiasikan dengan “pencitraan,” kini ia dihadapkan pada tantangan baru: menjalankan mandat Presiden Prabowo untuk menangani berbagai persoalan di Papua yang penuh kompleksitas | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wapres Gibran Rakabuming Raka bakal menghadapi jalan terjal dengan penugasan masalah Papua oleh Presiden Prabowo. Pasalnya, dua kelompok pro-kemerdekaan, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sama-sama menolak kehadiran Gibran untuk mengurus persoalan di wilayah tersebut.

Ketua I KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo, menilai penugasan Gibran sekadar manuver pencitraan pemerintah pusat yang berulang kali dilontarkan tanpa membawa penyelesaian nyata. “Ini hanya seperti memutar lagu lama. Rakyat Papua sudah muak dengan sandiwara pemerintah yang pura-pura serius,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).

Kritik juga datang dari TPNPB-OPM. Juru bicara mereka, Sebby Sambom, terang-terangan mempertanyakan kapasitas Gibran menangani kompleksitas persoalan Papua. Bahkan, Sebby tak segan menyebut Gibran sebagai “anak ingusan” yang tak mungkin mampu mengurai masalah pelik di Bumi Cenderawasih.

“Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah Papua? Tidak mungkin bisa,” tegas Sebby pada Rabu (9/7/2025).

Menurutnya, lebih baik Presiden Prabowo membentuk tim khusus di kabinetnya yang dapat berunding langsung dengan kelompok-kelompok Papua, daripada sekadar menunjuk Gibran.

Selain menolak penugasan Gibran, KNPB juga mengecam kebijakan beberapa menteri kabinet Prabowo yang dianggap menjalankan program pembangunan yang tak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Papua. Warpo menuding sejumlah proyek hanya menjadi alat kontrol pusat, sementara tokoh-tokoh Papua yang direkrut dinilai sekadar “boneka” Jakarta.

“Pemerintah sengaja rekrut orang-orang yang tidak produktif agar Papua tetap hidup dan mati dalam permainan politik Jakarta,” ucap Warpo.

Menanggapi berbagai penolakan, Gibran justru menyatakan kesiapannya. Ia mengaku akan melaksanakan tugas apa pun yang diberikan Presiden Prabowo, termasuk jika harus berkantor di Papua. “Sebagai pembantu presiden, saya siap ditugaskan di mana saja, kapan saja. Sekarang kami menunggu instruksi selanjutnya,” ujar Gibran saat ditemui dalam kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Meski demikian, Gibran belum memastikan kapan dirinya mulai aktif menjalankan penugasan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa penugasan Wakil Presiden menangani Papua sudah ada sejak era Wapres Ma’ruf Amin.

Persoalan Papua memang selalu menjadi ujian pelik bagi pemerintah pusat. Kali ini, Gibran tampaknya harus berhadapan dengan keraguan mendalam dari masyarakat Papua dan kelompok pro-kemerdekaan yang tak percaya penugasan tersebut akan membawa perubahan berarti. [*] Berbagai sumber