INFO TEMPO - Sektor kesehatan bagi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatra merupakan prioritas yang harus paling dulu mendapat perhatian pemulihan. Alasannya jelas, supaya tidak ada bencana kedua akibat korban banjir tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang segera dan memadai.
Gerak cepat telah dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga memasuki fase transisi pemulihan saat ini. Satgas PRR mencatat bahwa fasilitas kesehatan yang masih menjadi perhatian adalah puskesmas pembantu, dengan sekitar 21 unit hingga 2 April 2026 belum beroperasi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Untuk rumah sakit milik pemerintah, tercatat ada 130 unit di tiga provinsi terdampak, yang terdiri dari 35 RSUD di Aceh, 57 unit di Sumatera Utara, dan 38 unit di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 unit terdampak banjir, dengan rincian 23 unit di Aceh, 35 unit di Sumatera Utara, dan 29 unit di Sumatera Barat. Selain itu, terdapat 9 unit yang sempat berhenti beroperasi, terdiri dari 8 unit di Aceh dan 1 unit di Sumatera Utara. Berkat gerak cepat dan kolaborasi antar lembaga, seluruh 87 rumah sakit tersebut kini telah kembali beroperasi 100 persen sejak 7 Januari 2026.
Begitu juga puskesmas yang saat ini seluruhnya telah beroperasi dan dapat melayani masyarakat. Padahal, sebelumnya terdapat 1.265 puskesmas yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan 867 terdampak banjir. Bahkan terdapat 152 unit yang berhenti beroperasi sama sekali.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam pertemuannya bersama Komisi IX DPR pada 19 Januari lalu mengungkapkan bahwa berhentinya operasional 152 unit puskesmas disebabkan karena fasilitas tersebut benar-benar terendam berat. Rinciannya, 139 unit berada di Aceh, 12 unit di Sumatera Utara, dan 1 unit di Sumatera Barat.
Kini, fasilitas kesehatan yang belum pulih adalah puskesmas pembantu sebanyak 21 unit, Rinciannya, 12 unit di Aceh dan 9 unit di Sumatera Utara. Meski belum beroperasi, jumlah ini menunjukkan progres signifikan, sebab awalnya, ada 2.522 unit yang terdampak dari total 2.952 pustu di tiga provinsi itu.
Per 1 Desember lalu, jumlah pustu yang tidak beroperasi tercatat sebanyak 176 unit. Artinya, hingga saat ini, kerja keras Satgas telah berhasil menurunkan jumlah puskesmas pembantu yang belum beroperasi sekitar 88 persen.
Progres pemulihan fasilitas kesehatan ini mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian. Ia menyebut bahwa sektor kesehatan pulih paling cepat dibandingkan sektor lainnya. Satgas PRR juga akan terus mengupayakan agar tidak ada lagi fasilitas kesehatan yang tidak beroperasi.
"Saya melihat fasilitas kesehatan, khususnya RSUD, semuanya berjalan paling cepat dibandingkan sektor yang lain," kata Tito, pada 12 Maret 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Tito Karnavian bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin menyerahkan 31 unit ambulans dari sektor swasta kepada daerah terdampak bencana di Sumatra sebagai wujud kolaborasi dengan pihak swasta dalam mendukung pemulihan pascabencana. Dok. Pemkab Aceh Tengah
Selain upaya pemulihan infrastruktur kesehatan, pada 12 Maret 2026, Ketua Satgas PRR Tito bersama Menteri Kesehatan Budi, menyalurkan 31 unit ambulans dan berbagai alat kesehatan dari sektor swasta kepada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor Sumatra. Ambulans tersebut, didistribusikan ke 31 fasilitas pelayanan kesehatan di 11 kabupaten dan kota, meliputi Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 7 unit, Aceh Utara 6 unit, Aceh Tengah 5 unit, Bener Meriah 3 unit, Bireuen 3 unit, Gayo Lues 2 unit, Aceh Timur 1 unit, Pidie Jaya 1 unit, Kota Medan 1 unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 1 unit, dan Kota Pariaman 1 unit.
Bantuan ambulans ini merupakan bentuk kolaborasi antara Satgas PRR dan pihak swasta yang peduli terhadap upaya pemulihan pascabencana. Selain itu, Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan tambahan anggaran sebesar Rp529 miliar, yang akan didistribusikan ke tiga provinsi terdampak guna memenuhi kebutuhan yang masih belum terpenuhi. (*)
