"SP2D Online ini akan sangat membantu proses pelaporan dan pembayaran keuangan daerah. Sistem ini lebih akuntabel, dan Gorontalo beruntung karena hanya menggunakan satu aplikasi, tidak pakai dua sistem seperti yang sempat dikhawatirkan,” ujar Idah.
(Beritadaerah – Gorontalo) Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan keseriusannya dalam mendukung transformasi digital, khususnya di bidang administrasi keuangan daerah. Salah satu buktinya adalah keikutsertaan dalam peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Acara ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (17/4).
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan rasa syukurnya karena Gorontalo termasuk dalam 22 provinsi yang dinyatakan siap menggunakan SP2D Online.
“SP2D Online ini akan sangat membantu proses pelaporan dan pembayaran keuangan daerah. Sistem ini lebih akuntabel, dan Gorontalo beruntung karena hanya menggunakan satu aplikasi, tidak pakai dua sistem seperti yang sempat dikhawatirkan,” ujar Idah.
Langkah Menuju Pemerintahan yang Transparan dan Efisien
Idah juga menekankan bahwa penggunaan satu sistem terintegrasi ini mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi yang lebih bersih, efisien, dan transparan. Ia juga berharap kerja sama dengan Bank SulutGo (BSG) dalam hal pembayaran bisa segera berjalan dengan lancar, agar sistem keuangan daerah makin terhubung dengan baik.
“Ini bukti bahwa Gorontalo serius melakukan reformasi birokrasi lewat digitalisasi sistem keuangan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sistem Digital untuk Semua Daerah
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, saat membuka acara menyampaikan bahwa sistem digital seperti SIPD-RI ke depan akan menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan yang modern. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat dan penyedia jasa akan terdampak oleh perubahan ini.
Menurut Tomsi, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah harus bertransformasi, dari cara lama menjadi berbasis teknologi yang lebih transparan dan efisien.
Hingga saat ini, sudah ada 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap menjalankan SP2D Online. Tomsi berharap daerah lainnya segera menyusul agar seluruh Indonesia bisa menerapkan sistem keuangan daerah yang lebih modern dan terpercaya.
