7 hours ago
4
PARA hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Kamis untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya serta seorang pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian Reuters melaporkan.
Langkah ini diambil setelah jaksa penuntut ICC, Karim Khan, mengumumkan pada 20 Mei bahwa ia sedang mencari surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan yang terkait dengan serangan 7 Oktober terhadap Israel oleh Hamas dan respons militer Israel di Gaza.
Berikut ini adalah pandangan tentang apa yang bisa terjadi selanjutnya, dan bagaimana langkah jaksa penuntut ICC dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan kasus-kasus pengadilan lainnya yang berfokus pada Gaza.
Akankah Netanyahu dan Pemimpin Hamas ditangkap?
Seluruh 124 negara anggota ICC diwajibkan oleh undang-undang pendirian mahkamah untuk menangkap dan menyerahkan setiap orang yang terkena surat perintah penangkapan ICC jika mereka menginjakkan kaki di wilayah mereka.
Namun, pengadilan tidak memiliki sarana untuk melakukan penangkapan semacam itu. Pengadilan ini tidak memiliki kepolisian, sehingga penangkapan tersangka harus dilakukan oleh negara anggota atau negara yang bekerja sama.
Sanksi untuk tidak menangkap seseorang meskipun ada surat perintah tidak lebih dari sebuah tamparan diplomatik, seperti penyerahan sebuah negara kepada badan pengatur ICC yang terdiri dari negara-negara anggota dan pada akhirnya kepada dewan keamanan PBB.
Anggota ICC meliputi semua negara Uni Eropa, Inggris, Kanada, Jepang, Brasil, dan Australia. Di wilayah Timur Tengah, wilayah Palestina dan Yordania adalah anggota ICC. Israel bukan merupakan negara anggota, demikian pula Amerika Serikat.
Pengadilan mendasarkan yurisdiksinya atas pejabat Israel pada fakta bahwa wilayah Palestina diterima sebagai negara anggota pada tahun 2015. Pengadilan ini dapat mengadili dugaan kejahatan kekejaman yang dilakukan oleh warga negara anggota dan kejahatan yang dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang kewarganegaraannya, di wilayah negara anggota.
Dapatkah investigasi atau surat perintah ICC dihentikan sementara?
Peraturan mahkamah mengizinkan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang akan menghentikan sementara atau menunda investigasi atau penuntutan selama satu tahun, dengan kemungkinan untuk memperbaharui resolusi tersebut setiap tahunnya.
Setelah surat perintah dikeluarkan, negara yang terlibat atau seseorang yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan juga dapat mengajukan keberatan atas yurisdiksi pengadilan atau diterimanya kasus tersebut.
Sebuah kasus dapat dianggap tidak dapat diterima di ICC jika kasus tersebut telah diselidiki atau dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dituduhkan.
Namun, pengadilan telah menjelaskan di masa lalu bahwa pengecualian ini hanya dapat diterapkan ketika sebuah negara menyelidiki atau menuntut orang yang sama untuk dugaan kejahatan yang secara substansial sama. Penyelidikan atas tuduhan korupsi, misalnya, tidak akan memenuhi aturan "orang yang sama, perilaku yang sama".
Jika ada permintaan untuk menunda investigasi, jaksa penuntut akan menghentikan sementara kasus tersebut dan meninjau kembali apakah negara yang meminta penundaan tersebut benar-benar melakukan investigasi yang benar.
Jika jaksa penuntut menganggap investigasi nasional tidak memadai, ia dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk membuka kembali investigasi.
Apakah Netanyahu dan terdakwa lain masih bisa bepergian?
Ya, mereka masih bisa. Penerbitan surat perintah penangkapan ICC bukanlah larangan bepergian secara resmi. Namun, mereka berisiko ditangkap jika melakukan perjalanan ke negara penandatangan ICC, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan para tersangka.
Tidak ada larangan bagi para pemimpin politik, anggota parlemen atau diplomat untuk bertemu dengan orang yang memiliki surat perintah penangkapan ICC terhadap mereka. Namun, secara politis, persepsi publik tentang hal ini mungkin buruk.
Apakah permohonan surat perintah ini akan memengaruhi kasus-kasus lain?
Tidak secara langsung, tetapi mungkin secara tidak langsung.
Permohonan ICC merupakan hal yang terpisah dari, misalnya, kasus pengadilan yang menuntut embargo senjata terhadap Israel atau kasus Afrika Selatan di pengadilan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional, yang menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida di Gaza.
Namun, putusan hakim ICC bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, dapat memperkuat kasus ICJ Afrika Selatan, karena pengadilan tersebut juga mempertimbangkan putusan pengadilan lain.
Putusan untuk mengeluarkan surat perintah juga dapat memperkuat tantangan hukum yang menuntut embargo senjata di tempat lain, karena banyak negara memiliki ketentuan yang melarang penjualan senjata kepada negara-negara yang mungkin menggunakannya dengan cara yang melanggar hukum humaniter internasional.
