(Beritadaerah – Jawa Barat I Bandung) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah besar dan berani dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa realokasi anggaran tahun ini dilakukan secara akuntabel, transparan, dan efisien, sepenuhnya berpijak pada kepentingan rakyat.
Langkah efisiensi ini mengacu langsung pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ, yang menggarisbawahi pentingnya belanja yang terukur dan produktif di tingkat pusat dan daerah.
“Efisiensi yang kami lakukan mencapai angka signifikan, yakni Rp5,1 triliun. Prosesnya dipimpin langsung oleh Gubernur, dan seluruh hasilnya dialokasikan kembali untuk program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Herman.
Realokasi untuk Kesejahteraan Nyata
Dari total efisiensi tersebut, sebanyak Rp3,6 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur — meliputi perbaikan jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, transportasi hingga sanitasi. Sektor pendidikan mendapat alokasi Rp1,3 triliun, sementara kesehatan memperoleh Rp122,9 miliar. Tak ketinggalan, ketahanan pangan disokong Rp46,1 miliar, dan sisanya Rp35,5 miliar diarahkan ke program penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Herman juga menepis isu simpang-siur yang menyebut efisiensi ini digunakan untuk keperluan Lembur Pakuan atau kebutuhan seremonial lainnya.
“Informasi itu keliru. Tidak ada alokasi untuk hal-hal seremonial. Semua dirancang berbasis data, kebutuhan masyarakat, dan terverifikasi secara sistematis,” jelasnya.
Termasuk dalam realokasi adalah dukungan terhadap pariwisata dan kebudayaan, seperti penataan kawasan wisata, pentas seni, hingga penerbitan buku budaya berbasis riset akademik.
Inovasi Pelayanan Lewat ‘Nganjang Ka Warga’
Menyinggung program safari pembangunan, Herman menegaskan kegiatan tersebut bukan perjalanan dinas biasa. Dengan mengusung tagline “Nganjang Ka Warga”, pemerintah menyambangi masyarakat secara langsung untuk memberikan layanan gratis — mulai dari layanan administrasi kependudukan, kesehatan, hingga penyuluhan ekonomi kreatif.
Pada malam harinya, masyarakat disuguhkan hiburan berbasis budaya Sunda — sebuah kombinasi antara tontonan dan tuntunan, yang memadukan nilai edukatif dan hiburan dalam satu paket.
“Kami ingin hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dari balik meja birokrasi. Kegiatan ini sudah menyambangi Sumur Bandung dan Dayeuhkolot, dan akan terus bergerak ke seluruh pelosok Jawa Barat,” ujar Herman dengan optimis.
Perjalanan Dinas Dipangkas Drastis
Komitmen efisiensi juga tercermin dari pengurangan biaya perjalanan dinas hingga Rp390 miliar, atau lebih dari 51% dari anggaran sebelumnya. Jawa Barat menjadi provinsi terdepan dalam menerapkan arahan Presiden terkait penghematan belanja.
“Kami tidak hanya cepat menindaklanjuti, tapi juga yang paling progresif. Pelaksanaannya pun dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan terbuka,” kata Herman.
Transparansi Tanpa Sekat
Seluruh proses pergeseran APBD 2025 telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri sebanyak dua kali (7 dan 14 Maret 2025), dan didokumentasikan dalam risalah resmi. Realokasi kemudian ditetapkan pada 20 Maret 2025 dan dilaporkan ke DPRD Jawa Barat pada 27 Maret 2025.
“Bahkan Gubernur mengunggah seluruh proses pembahasannya ke media sosial beliau secara terbuka. Warga bisa mengakses seluruh struktur APBD melalui situs resmi JDIH. Ini adalah bentuk pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan modern,” pungkas Herman.
