3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengaku mendapatkan wejangan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) terkait tata kelola yang efisien dalam mengatur distribusi elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025 pukul 12.53 WIB, didampingi sejumlah menteri, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman termasuk Bahlil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting," kata Bahlil dilansir dari Antara pada Selasa, 4 Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, kata Bahlil, JK berbagi pandangannya karena semasa menjabat sebagai Wapres program elpiji 3 kg yang disubsidi diinisasi di masa pemerintahannya.
Adapun, menurut dia, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi gas tersebut juga tidak sedikit, sehingga tata kelola untuk memastikan elpiji yang disubsidi itu diterima dengan tepat oleh masyarakat yang membutuhkan diperlukan. "Kita ini kan subsidi besar Rp87 triliun, ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin," kata Bahlil.
Maka dari itu saat ini Bahlil mengatakan Kementerian ESDM yang dimandati untuk mengatur distribusi elpiji 3 kg yang disubsidi sedang berupaya mewujudkan tata kelola yang tepat untuk elpiji bersubsidi karena saat ini banyak kecurangan yang terjadi, khususnya dari tingkat pengecer.
Beberapa temuan kecurangan di antaranya peningkatan harga yang signifikan dari harga normal bahkan adanya pengoplosan kandungan gas yang dinilai merugikan rakyat.
"Ada di tingkat-tingkat masyarakat itu, (elpiji 3 kg) dibeli sampai harga Rp 25 ribu per tabung. Harusnya berdasarkan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah Rp 20 ribu sekitar Rp18 ribu-Rp19 ribu. Apalagi kalau langka beberapa bulan lalu Rp 25 ribu, ada juga yang Rp 30 ribu. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik," kata Bahlil.
Karena itu, sebelumnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar elpiji 3 kg yang disubsidi hanya boleh dijual di pangkalan dan tidak lagi oleh pengecer mulai 1 Februari 2025. Namun, sistem pengelolaan yang hanya memperbolehkan pangkalan resmi untuk berjualan elpiji 3 kg itu pada akhirnya menimbulkan penumpukan antrean di berbagai pangkalan gas di Indonesia.
Setelah berlangsung selama tiga hari dan ditemukan tantangan baru di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meminta agar Kementerian ESDM untuk bisa memperbolehkan pengecer kembali berjualan elpiji 3 kg dan melakukan penertiban harga secara parsial.
Jusuf Kalla pimpin konversi minyak tanah ke gas
Penggunaan gas elpiji secara masif terjadi pada periode pemerintahan Presiden Susilo ambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2009. Ketika itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2007 memimpin konversi dari minyak tanah ke gas karena tingginya harga BBM jenis itu.
Pemerintah harus menanggung Rp 5 ribu rupiah per liter minyak tanah, sehingga JK saat itu berinisiatif mendorong konversi ke gas elpiji.
Dilansir dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Abdurrozaq Hasibuan dengan judul “Kajian Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji di Provinsi Sumatera Utara”, menyebut bahwa program pengalihan energi dari minyak tanah ke gas elpiji dikampanyekan melalui pembagian paket elpiji 3 kg, kompor, regulator, dan selang secara gratis yang ditujukan pada rumah tangga dan usaha mikro yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Adapun kebijakan ini sempat menerima penolakan, karena banyak warga takut menggunakan gas. Namun upaya konversi akhirnya berhasil dan pelan-pelan minyak tanah sudah menghilang dari dapur masyarakat Indonesia.
Murahnya harga elpiji 3 kg atau gas tabung melon membuat banyak rumah tangga yang tadinya memakai tabung gas ukuran 12 kg beralih ke tabung 3 kg. Maklum saja dengan harga Rp 20 ribu-Rp 25 ribu, harga gas tabung melon hanya Rp 7 ribu per kg sementara tabung 12 kg berharga Rp 192 ribu atau Rp16 ribu per kg.
Akibatnya, subsidi gas terus naik. Pada 2023 sudah mencapai Rp 117 triliun. Pada 2024, pemerintah mengurangi subsidi gas menjadi Rp 87,4 triliun.
Upaya mengerem penggunaan gas tabung melon tidak hanya sekali ini dilakukan. Pada 1 Januari 2024 misalnya, pemerintah sudah menyatakan gas subsidi hanya untuk yang berhak. Namun nyatanya banyak penggunanya tergolong masyarakat mampu.
Bahkan pemerintah pernah menuliskan "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN' di tabung gas melon ini dengan cat putih berukuran besar. Namun upaya ini pun tak berpengaruh.
Reno Eza Mahendra dan Amelia Rahima Sari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
