(Beritadaerah – Samarinda) Di tengah urgensi pelestarian lingkungan hidup dan tekanan terhadap ekosistem hutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah strategis. Bersama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI, Pemprov Kaltim menandatangani kesepakatan kerja sama untuk memperkuat perencanaan dan pengelolaan hutan di luar kawasan konservasi namun memiliki nilai ekologis dan sosial yang tinggi.
Kesepakatan ini bukan sekadar bentuk komitmen formal. Ia hadir sebagai pedoman operasional yang akan memperkuat koordinasi lintas sektor, merumuskan kebijakan berbasis konservasi, serta mendorong inovasi dalam penyusunan mekanisme insentif yang berkelanjutan.
“Kami banyak menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak — baik pemerintah daerah, akademisi, maupun lembaga independen — untuk memastikan pengelolaan kehutanan semakin adaptif dan partisipatif,” ujar Ali Plano, perwakilan dari Ditjen Planologi Kehutanan saat membuka Rapat Pembahasan Kerja Sama secara virtual, Rabu (16/4).
Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan Konservasi: Tantangan dan Potensi
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup edukasi, sosialisasi, hingga perumusan kebijakan yang berpihak pada kelestarian hutan di luar kawasan konservasi formal. Area-area ini selama ini sering terabaikan, padahal menyimpan potensi besar dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menstabilkan iklim mikro.
“Kami melihat bahwa penguatan perencanaan ini penting, bukan hanya untuk konservasi jangka panjang, tetapi juga sebagai instrumen keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Agung Masuprianggono, Kepala Bagian Kerja Sama BPOD Setdaprov Kaltim, yang mewakili Pemprov dalam forum virtual tersebut.
Agung menegaskan kesiapan Kaltim mendukung penuh implementasi program, termasuk dalam bentuk tindak lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dirumuskan bersama oleh perwakilan dari kedua belah pihak.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Depan Hijau Kaltim
Kesepakatan ini hadir di momen yang tepat, ketika Kalimantan Timur tengah mengukuhkan diri sebagai salah satu provinsi dengan komitmen tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan, terlebih dalam konteks penunjukan wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kawasan hutan di luar zona konservasi — yang sering menjadi penyangga ekologis bagi kawasan inti — kini mendapat perhatian setara. Hal ini menjadi bukti bahwa konservasi tak hanya berkutat pada kawasan lindung, melainkan juga pada wilayah yang memiliki kontribusi ekologis nyata.
Program ini diharapkan menjadi tonggak awal yang melahirkan kebijakan progresif, riset terapan, serta skema pembiayaan inovatif dalam upaya pelestarian lingkungan di tingkat lokal.
“Kolaborasi semacam ini adalah jembatan menuju masa depan hutan yang lebih lestari, tanpa menafikan kebutuhan pembangunan,” tutup Ali Plano.
