Kerja Keras 10 Tahun Instrumen APBN, Memperkokoh Fondasi Indonesia Emas 2045

INFO NASIONAL -  

KERJA KERAS 10 TAHUN INSTRUMEN APBN, MEMPERKOKOH FONDASI INDONESIA EMAS 2045

Oleh: 

Abdurrahman Imam Prasetyo & Angling N. Kemenangan
(Direktorat Jenderal Anggaran)

Dalam pidato penyampaian RUU APBN TA 2025 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2025 harus semakin memperkokoh lompatan kemajuan Indonesia agar dapat keluar dari middle income trap, dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja. APBN diharapkan mampu terus menjaga kinerja apik selama sepuluh tahun terakhir, yakni periode 2014-2024, dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kondisi perekonomian global sepuluh tahun terakhir selalu dihantui oleh berbagai risiko ketidakpastian, baik yang bersumber dari masih tingginya tingkat suku bunga, volatilitas pasar keuangan, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang, dampak perubahan iklim, penuaan populasi, digitalisasi, maupun perkembangan kecerdasan buatan. Di tengah situasi tersebut, APBN selalu hadir sebagai instrumen yang dapat diandalkan sebagai shock absorber serta tumpuan asa untuk menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan akibat ketidakpastian perekonomian global. Alhasil, melalui APBN yang kredibel, akuntabel, sehat, dan berkelanjutan, perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir dapat terus terjaga. 

APBN 2025 dirancang untuk mendukung transisi politik yang smooth dan efektif, mengakomodasi keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto. Kebijakan fiskal 2025 mengambil tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai landasan transformasi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target tersebut, tentunya perlu ditopang dengan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui collecting more, spending better, dan innovative financing secara prudent. Sebagai strategi jangka pendek dan melanjutkan strategi periode 2014 hingga 2024, pemerintah akan berfokus pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Di sektor pendidikan, APBN pada periode 2014-2024 digunakan untuk peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing guna merespons berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan serta memberi akses yang memadai dan merata terhadap berbagai informasi pembelajaran pada satuan pendidikan. Anggaran pendidikan selama 10 tahun terakhir digunakan untuk mendukung kemajuan SDM Indonesia, baik melalui bantuan yang langsung diterima peserta didik, maupun dalam bentuk dukungan riset untuk inovasi.  Beberapa capaian penting di bidang pendidikan antara lain, (1) Peningkatan jumlah sasaran Program Indonesia Pintar, dari semula hanya 11,0 juta siswa pada tahun 2014, menjadi 20,3 juta siswa pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 20,8 juta siswa pada tahun 2024; (2) Peningkatan jumlah sasaran KIP Kuliah, dari semula hanya 220 ribu mahasiswa pada tahun 2014, menjadi 1.002,9 ribu mahasiswa pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 1.069,3 mahasiswa pada tahun 2024; dan (3) Peningkatan Belanja Operasional Sekolah, dari semula hanya 39,6 juta penerima manfaat pada tahun 2014, menjadi 53,17 juta penerima manfaat pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 53,24 juta pada tahun 2024.

Pada sektor kesehatan, anggaran kesehatan selama periode 2014-2024 tumbuh rata-rata sebesar 17,6 persen per tahun dari semula Rp59,7 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp187,5 triliun pada APBN tahun 2024, meningkat signifikan pada saat penanganan pandemi Covid-19. Peningkatan anggaran kesehatan sejalan dengan perbaikan indikator bidang kesehatan, antara lain: (1) prevalensi stunting yang turun signifikan dari 37,2 persen pada tahun 2013, menjadi 21,5 persen pada tahun 2023; (2) peningkatan akses layanan kesehatan yang diindikasikan melalui peningkatan jumlah RSU dari semula 1.855 unit pada tahun 2014, menjadi 2.636 unit pada tahun 2023. dan peningkatan jumlah Puskesmas dari semula 9.731 unit pada tahun 2014 menjadi 10.416 unit pada tahun 2023 serta; (3) peningkatan Angka Harapan Hidup Saat Lahir sebagai salah satu indikator IPM yang menunjukkan keberhasilan pembangunan SDM dari semula hanya 70,59 tahun pada tahun 2014, menjadi 74,39 tahun pada tahun 2023. Pemerintah terus berupaya memberikan layanan kesehatan berkualitas mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Program unggulan bidang kesehatan untuk penguatan well-being antara lain peningkatan efektifitas Program JKN, akselerasi penurunan stunting, dan peningkatan gizi anak-ibu hamil.

Iklan

Untuk strategi jangka menengah dan panjang, diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas). Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. 

Anggaran infrastruktur pada periode 2014-2024 mencapai Rp3.746 triliun atau rata-rata 374,6 triliun pertahun, dan tumbuh rata-rata 12,8 persen pertahun dari semula Rp157,4 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp423,4 triliun pada APBN tahun 2024. Alokasi anggaran infrastuktur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, infrastuktur pangan (bendungan, saluran irigasi),  infrastruktur TIK (BTS, kapasitas satelit) serta infrastruktur layanan dasar (SPAM, perumahan, dan sanitasi). Di bidang infrastruktur konektivitas berupa jalan tol selama periode 2015-2023 telah terbangun jalan tol sepanjang 2.050 km atau rata-rata 228 km/tahun. Sebagai perbandingan, pada periode tahun 1978-2014, jalan tol yang terbangun hanya sepanjang 790 km atau rata rata 21,4 km/tahun. Adapun pada tahun 2024, pembangunan jalan tol ditargetkan sepanjang 650 km. Sementara itu, pembangunan jalan nasional pada periode 2015-2023 mencapai 5.823 km atau rata rata 582 km/tahun. Adapun pada tahun 2024 pembangunan jalan nasional ditargetkan mencapai 583 km. 

Selanjutnya, beberapa capaian pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2020-2023 yang dilaksanakan oleh kementerian PUPR, antara lain sebagai berikut: (1) Bantuan dan kemudahan perumahan swadaya sebanyak 696.422 unit; (2) Pembangunan rumah susun sebanyak 16.443 unit, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebanyak 101.044 unit; (3) Pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 5.560 liter/detik; (4) Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi prasarana sarana pendidikan, olahraga dan pasar sebanyak 3.876 unit; (5) Pembangunan sistem pengelolaan persampahan untuk 2.246.238 KK; (6) Jalan tol beroperasi 751 km; (7) Pembangunan jalan sepanjang 1.972 km.

Dalam rentang waktu tahun 2014-2024, APBN telah betul-betul bekerja keras menjaga kesinambungan fiskal, yakni tidak hanya menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran semata, namun juga membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Hal ini untuk mendukung target ambisius Indonesia sebagai high income country dan negara ekonomi terbesar kelima dunia pada tahun 2045, yang akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Akhir kata, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pernah berkata: “masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan.” Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dan dukungan yang kuat dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.(*)