4 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan utang luar negeri Rp 6,5 triliun dari Spanyol untuk proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) merupakan realisasi dari komitmen pinjaman tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, utang ini prosesnya sudah dimulai sejak periode 2014-2019 lalu.
“Kami meneruskan saja dan yang tanda tangan itu bukan kami, tapi Kementerian Keuangan, artinya negara,” kata Trenggono saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Trenggono, tidak hanya Spanyol yang menawarkan utang tersebut. Perancis juga menawarkan pinjaman luar negeir tersebut. Namun Kementerian Keuangan menganggap yang terbaik adalah tawaran Spanyol.
“Perancis ngasih, dari mana-mana ngasih. Tapi menurut penilaian Kementerian Keuangan yang terbaik itu dari Spanyol," kata Trenggono.
Trenggono mengatakan, pinjaman tersebut untuk pengadaan kapal pengawas. Komponen dan alat pengawasan kelautan di Tanah Air belum memadai sehingga diperlukan pinjaman luar negeri guna mendanai proyek tersebut.
"Untuk (pembuatan) 10 kapal, 4 dibangun di Spanyol, 6 dibangun di Indonesia. Sekarang sedang proses, mungkin 2026 (mulai pembuatannya),” ucap Trenggono.
Berdasarkan surat pemberitahuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya KKP, yang salinannya diperoleh Tempo, pemerintah menandatangani dua perjanjian pinjaman atau credit agreement (CA) dengan dua institusi keuangan Spanyol, Instituto de Credito Official (ICO) Spanyol dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Pinjaman dari ICO sebesar EUR 150,8 juta atau setara Rp 2,9 triliun atau 44 persen dari total pinjaman. Sedangkan pinjaman dari BBVA sebesar EUR 189 juta atau setara Rp 3,6 triliun atau 56 persen dari total pinjaman.
Dalam surat tersebut Kemenkeu meminta kepada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP untuk memastikan implementasi proyek MFISS berjalan sesuai timeline dan agar pelaksanaan kegiatan menerapkan prinsip efisiensi pembiayaan. Kemenkeu juga meminta KKP mempertimbangkan kapasitas anggaran yang terbatas dan dapat mengurangi belanja yang bersumber dari rupiah murni untuk membiayai kegiatan prioritas dan kegiatan yang bersifat baseline tugas dan fungsi utama.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro membenarkan perjanjian pinjaman tersebut.
"Benar (meminjam dari pemerintah Spanyol),” kata Deni ketika dihubungi pada Rabu, 16 April 2025.
Indonesia dan Spanyol sendiri sebelumnya sudah bersepakat untuk menguatkan kerja sama finansial dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada 11 maret 2025. Menurut Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi, kerja sama tersebut tak hanya meningkatkan efisiensi pendanaan, namun juga membuka peluang kerja sama inovatif di berbagai sektor.
“Kami melihat manfaat langsung dari mekanisme kerja sama keuangan Indonesia-Spanyol yang memungkinkan pelaksanaan proyek strategis seperti Sistem Pengawasan Terintegrasi Maritim dan Perikanan, serta penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia,” kata Umar dikutip dari Antara.
Anastasya Lavenia berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
