KSPSI Desak Pajak untuk Penghasilan di Bawah Rp 10 Juta Dihapus

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, mendesak pemerintah untuk menghapus pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan. Usulan itu disampaikan sebagai bagian dari solusi atas lesunya perekonomian nasional.

Menurut Jumhur, saat ini kondisi ekonomi sedang tertekan. Melemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu indikator nyata. Sementara di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan dari pasar global, terutama akibat tarif masuk ekspor ke Amerika Serikat yang disebutnya bisa mencapai lebih dari 32 persen.

“Penghasilan kecil jangan lagi dipajaki. Kalau tidak dikenakan pajak, uangnya bisa dipakai masyarakat untuk belanja kebutuhan, dan itu akan memutar roda ekonomi,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Unit Serikat Pekerja PT Astra Daihatsu Motor, Senin (18/7/2025).

Ia menekankan bahwa menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 10 juta per bulan merupakan langkah konkret yang dapat memperluas daya beli. Dengan begitu, uang lebih banyak beredar di pasar dan mendorong pertumbuhan sektor produksi.

Selain soal pajak, Jumhur juga menyoroti pentingnya penguatan pendapatan masyarakat, terutama dari sektor pertanian. Ia mengapresiasi kebijakan penetapan harga gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram, namun menekankan bahwa implementasinya harus diawasi ketat agar benar-benar dirasakan petani.

“Kalau petani punya uang, mereka akan belanja, dan itu akan memunculkan permintaan pasar bagi produk-produk industri,” katanya.

Tak hanya menyoal ekonomi, Jumhur juga menyinggung praktik korupsi yang menurutnya masih menghambat kemajuan bangsa. Ia menyebutkan bahwa korupsi bukan hanya soal anggaran negara, tetapi juga mencakup kebijakan yang merugikan rakyat dan sumber daya alam.

“Korupsi seperti ini membuat masyarakat semakin terpinggirkan. Kita harus melawan, baik di sektor yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui,” tegasnya.

Jumhur mengajak seluruh elemen buruh untuk ikut terlibat aktif dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, serta berani bersuara dalam melawan praktik koruptif di segala lini. [*]  Berbagai sumber