8 hours ago
11
Surabaya, CNN Indonesia --
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meninjau langsung kondisi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Rabu (13/5).
Dalam kunjungannya di Rumah Sakit IBI Surabaya, Pigai secara langsung melihat kondisi para anak yang menjadi korban keracunan tersebut satu per satu. Ia berdialog dengan para orang tua dan menyampaikan perhatian pemerintah dalam kasus ini.
"Presiden [Prabowo Subianto] ngasih MBG itu tujuannya baik, memang yang salah yang masak," kata Pigai ke anak korban keracunan dan para orang tua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di hadapan para korban, Pigai menyebut pihak dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai makanan bermasalah tersebut akan disanksi penutupan dan penyetopan operasional.
"SPPG-nya sudah tentu diberi sanksi, belum tentu nanti dia yang masak lagi," ujarnya menenangkan para orang tua.
Usai meninjau korban satu per satu, Pigai menegaskan program prioritas Presiden Prabowo ini memiliki tujuan yang baik bagi masa depan anak Indonesia, namun ia menyoroti ketidaksiapan SPPG Tembok Dukuh sebagai penyedia makanan.
Pigai menyebutkan insiden keracunan yang menimpa 200 siswa ini dipicu oleh pengelolaan dapur SPPG yang tidak profesional. Ia menemukan adanya satu dapur yang harus melayani hingga 13 sekolah di wilayah Surabaya. Menurutnya rasio itu tidak wajar dan melampaui kapasitas.
"Tujuan yang baik ini ternyata ada satu dua dapur SPPG yang pengelolaannya kurang profesional. Saya temukan di Surabaya. Kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG yang salah. Kenapa? Karena satu SPPG meng-*handle* 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak," ucapnya.
Pigai menilai beban kerja yang berlebihan tersebut membuat manajemen SPPG menjadi amatir dan mengabaikan kedisiplinan serta ketelitian dalam menyajikan makanan untuk para siswa. Menurutnya, untuk wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Surabaya, satu SPPG idealnya hanya melayani maksimal tiga hingga lima sekolah saja.
"Sehingga dalam manajemen pengelolaannya ya amatir, tidak profesional, tidak cermat, tidak teliti, tidak cekatan, dan tidak disiplin ya. Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul. Kita harus akui. Ada beberapa dapur yang pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin," tegasnya.
Sebagai langkah tegas, Pigai meminta agar pihak pengelola SPPG yang bertanggung jawab, dalam hal ini SPPG Tembok Dukuh, segera diganti dengan SPPG lain yang lebih profesional agar keamanan anak-anak dalam mengonsumsi MBG bisa terjamin.
"Untuk itu, maka dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti serta dihentikan dengan yang lebih profesional, yang lebih disiplin, yang lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati," ujarnya.
Pigai bahkan juga mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memasukkan nama pemilik atau pengelola SPPG bermasalah tersebut ke dalam daftar hitam atau blacklist, karena dianggap telah lalai dalam menjaga standar kualitas makanan.
"Bila perlu di-blacklist. Blacklist-nya itu bukan SPPG-nya ya, ingat ya. Kalau saya Kepala BGN, saya blacklist pengelola orangnya. Karena ini man-made. Ini kesalahan orang. Bukan kesalahan SPPG, tapi kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya. Jadi pemiliknya seharusnya di-blacklist," tegas Pigai.
Meski insiden keracunan akibat MBG sudah massal, Pigai belum mengklasifikasikan kejadian ini sebagai pelanggaran HAM. Menurutnya, program MBG saat ini masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan menuju standar yang ideal atau on going of achieving human rights standard.
"Saya bilang on going achieving of human rights. Jadi, sesuatu itu sedang dalam pembangunan, itu tidak bisa dinilai dalam konteks HAM. Tapi itu dievaluasi, ini diperbaiki, ini diperbaiki, ini diperbaiki sampai standar maksimum tercapai. Jadi, sekarang ini kan kita baru mulai tahun yang kedua. Nanti sampai standar tertentu bahwa seluruh Indonesia targetnya sudah tercapai, baru bisa dinilai," katanya.
Sementara itu, dari 200 siswa TK, SD, dan SMP yang dilaporkan keracunan MBG di kawasan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Senin (11/5), 130-an anak di antaranya menjalani perawatan di RSIA IBI Surabaya. Saat ini sebagian korban sudah diperbolehkan pulang, namun masih ada tujuh pasien yang menjalani observasi.
"Dari tujuh pasien, mungkin dua yang butuh satu-dua hari lagi mereka akan pulang. Tapi mungkin lima bisa pulang cepat," pungkasnya.
Selain meninjau kondisi korban keracunan MBG yang masih menjalani perawatan di RSIA IBI, Pigai rencananya juga akan mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya.
Sebelumnya, ratusan siswa hingga guru dari belasan sekolah di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5).
Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya, drg Tyas Pranadani mengatakan, ada sekitar 200 siswa yang mengalami gejala keracunan. Seluruhnya sedang ditangani di Puskesmas Tembok Dukuh dan RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya.
"Sejauh ini yang kita dapatkan datanya hampir 200 siswa [mengalami gejala keracunan]," kata Tyas, saat ditemui di RSIA IBI.
Pihak SPPG Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, selaku pihak yang menyuplai MBG tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada siswa dan guru yang terdampak. Mereka juga berjanji menanggung seluruh biaya perawatan.
"Saya sebagai kepala SPPG dari Tembok Dukuh Bubutan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terdampak, kepada siswa dan juga guru yang kena keracunan karena makanan kita," kata Kepala SPPG Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla, ditemui di kantornya.
"Dari kami akan bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan dan juga segala observasi yang dilakukan di lapangan," tambahnya.
Chafi mengakui pihaknya banyak menerima laporan soal dugaan keracunan usai para siswa memakan menu daging dalam menu MBG yang disajikan. Meski demikian, dia mengklaim proses masak dan pengolahan makanan sudah sesuai standar yang berlaku. Ia juga mengatakan daging yang mereka gunakan pada menu MBG tersebut dalam keadaan segar dan kualitas yang layak konsumsi. Begitu juga bumbu yang dipakai.
"Dagingnya tidak basi, mungkin dari pengolahannya, atau dari waktu bahan datangnya. Bukan dari basi karena saat kita terima dagingnya sudah bagus. Karena memang daging itu kan bahan yang sangat riskan sekali," ucapnya.
Ia mengatakan daging itu mulai dimasak pukul 23.00 WIB, Minggu (10/5) tengah malam. Chafi pun memastikan makanan itu masih dalam kondisi segar dan layak konsumsi pada Senin (11/5) pagi hingga siang.
SPPG Tembok Dukuh sendiri, kata dia, sudah beroperasi sejak Februari 2026 lalu. Mereka melayani 13 sekolah dan membuat 3.020 porsi MBG per hari. Namun hari itu mereka mendistribusikan 2.000 porsi MBG saja setelah menerima informasi adanya dugaan keracunan.
Akibat kejadian ini, Chafi mengatakan SPPG Tembok Dukuh akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menyetop operasional hingga waktu yang belum ditentukan. Mereka juga sedang menunggu hasil lengkap uji laboratorium sampel makanan yang diduga jadi pemicu keracunan tersebut.
"Kita berhenti operasional, kita evaluasi dulu sampai semua benar-benar baik baru kita lihat kelanjutannya seperti apa. Jadi untuk hasil lengkapnya mungkin lebih baik menunggu hasil [uji laboratorium] dari Dinkes saja," pungkas Chafi.
Sementara itu, Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo mengatakan pihaknya langsung meninjau lokasi SPPG Tembok Dukuh setelah menerima laporan dugaan keracunan.
"Dari informasi yang sudah terdapat, kami langsung ke sini menindaklanjuti dan evaluasi. Kami arahkan jeda distribusi yang berkelanjutan sesuai dengan penjelasan Ibu Kepala SPPG," kata Teguh ditemui di lokasi.
Teguh mengatakan BGN saat ini sedang mengevaluasi dan memutuskan untuk menghentikan operasional SPPG Tembok Dukuh hingga hasil uji laboratorium sampel makanan itu keluar.
"Untuk selanjutnya kami masih menunggu hasil lab dan SPPG ini akan kami evaluasi. Hasil labnya nanti akan diserahkan oleh Dinas Kesehatan," ujarnya.
(gil/frd/gil)
Add
as a preferred source on Google
