(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah terus mendorong pelaku industri gim di Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan anak dengan menghadirkan konten yang sesuai usia. Dorongan ini menjadi bagian dari strategi menciptakan ruang digital yang sehat dan aman, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Forum Indonesian Woman In Game (IWIG) bertajuk *BeautyPlayConnect* di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025). Acara tersebut mempertemukan para pengembang gim perempuan dari berbagai wilayah untuk mendorong keterlibatan lebih luas dalam industri kreatif digital.
Dalam sambutannya, Meutya menyampaikan bahwa pemerintah ingin pertumbuhan industri gim nasional tetap berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek tanggung jawab sosial. Ia menyebut masih banyak keluhan dari kalangan orang tua mengenai isi gim yang dianggap tidak layak konsumsi anak, terutama dari sisi kekerasan atau adiksi.
Sebagai bentuk langkah nyata, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini mengatur bahwa setiap penyedia sistem elektronik, termasuk pengembang dan penerbit gim, diwajibkan menjalankan sistem klasifikasi usia secara ketat.
Menkomdigi menekankan bahwa regulasi tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menciptakan ruang digital yang inklusif dan ramah anak. Konten dengan tingkat kekerasan tinggi, misalnya, hanya diperbolehkan diakses oleh remaja berusia minimal 16 tahun dengan pengawasan orang tua, dan sepenuhnya mandiri setelah usia 18 tahun.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi sistem rating konten melalui Indonesia Game Rating System (IGRS) sebagai alat bantu penting bagi orang tua dan pemain. Sistem ini memberikan panduan bagi seluruh pihak untuk mengenali batas usia yang sesuai, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri.
Menurut Meutya, penerapan klasifikasi usia secara transparan akan membantu pengembang menghindari potensi pelanggaran hukum dan membangun reputasi industri yang bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa gerakan global saat ini juga tengah menuntut industri gim di berbagai negara untuk semakin bertanggung jawab terhadap dampak konten mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi juga menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan perempuan di sektor teknologi digital. Ia mengaku antusias menyaksikan karya-karya gim buatan para pengembang perempuan dan menilai kehadiran mereka sebagai pembuat, bukan sekadar pengguna teknologi, merupakan perkembangan yang menggembirakan.
Turut hadir dalam forum itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah dan Staf Khusus Menteri Alfreno Kautsar Ramadhan, yang memberikan dukungan terhadap upaya memperluas partisipasi perempuan dalam industri gim nasional yang inklusif dan berorientasi etis.
