3 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyebut proses pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang kompleks memiliki kerentanan terhadap terjadinya penggelontoran dana yang tidak efisien sekaligus penyelewengan anggaran.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, program ini memiliki proses yang berlapis lantaran dititikberatkan pada logisitik—mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga distribusi. Sementara proses logistik itu juga melibatkan sejumlah pihak seperti petani, koperasi, pelaku usaha lokal, dan instansi pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tanpa pengawasan yang ketat, proses berlapis semacam ini rentan terhadap inefisiensi anggaran maupun potensi penyelewengan,” kata Riefky dalam analisis makroekonomi ‘Indonesia Economic Outlook Q1-2025’, dikutip pada Sabtu, 8 Februari 2025.
Menurut Riefky, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini menjanjikan peluang sekaligus memunculkan berbagai tantangan. Di satu sisi, kata Riefky, program MBG mampu meringankan beban finansial keluarga miskin, memacu kehadiran anak di sekolah, serta merangsang aktivitas ekonomi lokal melalui kemitraan dengan petani dan pelaku usaha pangan. “Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja turut menggambarkan ambisi besar MBG pada level makro,” ujar dia.
Namun di sisi lain, tanpa pengawasan cermat dan desain program yang solid, MBG rawan mengalami kebocoran, penyaluran sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan ketidakseragaman mutu makanan. “Ketiadaan kerangka teoretis yang jelas juga menyulitkan pengembangan pedoman teknis dan mekanisme evaluasi yang memadai,” tutur Riefky.
Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis selalu digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye pemilihan presiden 2024. Setelah melewati rangkaian uji coba, program di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN) diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk operasional program itu pada periode Januari-April 2025, dengan target penerima manfaat sebanyak 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15 hingga 17 juta orang pada Agustus-September 2025.
Teranyar, Prabowo memerintahkan BGN untuk melakukan percepatan agar program MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta penerima pada akhir 2025. Akselerasi ini pun disebut memerlukan biaya tambahan. BGN memperkirakan lembaga tersebut membutuhkan setidaknya Rp 100 triliun untuk melaksanakan instruksi dari kepala negara.
Adapun per Februari 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis bertambah seiring meningkatnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur untuk menyiapkan menu makanan.
"Hari ini sudah mencakup 245 satuan pelayanan pemenuhan gizi, mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi," ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, pada Senin malam, 3 Februari 2025.
Dian Rahma Fika Alnina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
