3 weeks ago
32
TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) sedang menyelesaikan administrasi terkait pengunduran diri Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya dari statusnya sebagai tentara aktif setelah menerima jabatan di Perum Bulog.
"Sedang kami proses (pengunduran diri Novi Helmy)," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi ketika ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Kamis, 27 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kristomei mengatakan pengunduran diri Novi Helmy sebagai tentara aktif telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TNI. Regulasi itu mengatur bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan yang ditetapkan harus mengajukan pensiun atau mengundurkan diri. "Jadi harus mengundurkan diri. Tidak bisa ditawar lagi," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa proses administrasi pengunduran diri Novi Helmy, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, masih berlangsung dan diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat. "Tunggu saja proses administrasinya," ucap dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah memindahkan Novi Helmy dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI ke posisi Staf Khusus Panglima TNI untuk menjalankan tugas di Perum Bulog. Kristomei menyatakan bahwa sejak mutasi tersebut, Novi Helmy sudah berstatus non-job di lingkungan TNI.
Panglima TNI juga telah menginstruksikan para prajuritnya untuk mengundurkan diri dari kedinasan apabila menerima jabatan di luar 14 lembaga yang diizinkan dalam Undang-Undang TNI.
Berdasarkan draf RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 20 Maret lalu, hanya terdapat 14 kementerian atau lembaga yang dapat ditempati oleh prajurit aktif. Di luar ketentuan tersebut, mereka diwajibkan untuk pensiun dini atau mengundurkan diri.
Perjalanan karier Mayjen Novi Helmy Prasetya
Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, yang lahir di Bangkalan pada 10 November 1971, memulai karier militernya pada 1993 setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer, dengan kecabangan Infanteri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Sebagai perwira TNI Angkatan Darat dari kecabangan Kopassus, Novi Helmy memiliki pengalaman luas di berbagai operasi militer. Ia pernah terlibat dalam beberapa operasi khusus, termasuk Operasi Seroja di Timor Timur pada 1996, Operasi Tribuana pada 1999, serta operasi penumpasan pemberontakan di Aceh pada 2005.
Jenderal bintang dua ini telah menempati berbagai posisi strategis sepanjang karier militernya. Perjalanan kepemimpinannya dimulai ketika ia dipercaya sebagai Komandan Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 2013 hingga 2015.
Pada awal 2019 hingga 2020, Novi Helmy Prasetya menjabat sebagai Komandan Korem 061/Suryakencana. Di tengah tugasnya di Korem 061/Suryakencana, ia juga ditunjuk sebagai Asisten Personel Kogabwilhan III dari September 2019 hingga 26 April 2021.
Kariernya terus berkembang dengan pengangkatannya sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta dari April 2021 hingga November 2022. Selanjutnya, pada akhir 2022, ia dirotasi menjadi Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad, meskipun hanya menjabat selama empat bulan sebelum kembali dipindahkan pada Maret 2023.
Pada Maret 2023 hingga Februari 2024, ia dipercaya memimpin Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, menggantikan Letnan Jenderal Mohamad Hasan. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.
Sepanjang kariernya di TNI Angkatan Darat, Novi Helmy telah menjalani berbagai operasi militer, termasuk Operasi Timor Timur pada 1996 dan Operasi Tribuana pada 1999. Ia juga pernah terlibat dalam operasi pengamanan VVIP di luar negeri, seperti di Rusia pada 2013 dan Jerman pada 2015.
Kini, Novi Helmy menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, sebuah BUMN yang berfokus pada logistik pangan nasional. Bulog bertanggung jawab dalam pengelolaan stok pangan serta stabilisasi harga, terutama beras.
Dalam waktu dekat, perusahaan ini ditugaskan menyerap 3 juta ton gabah dari petani dengan harga minimum Rp 6.500 per kilogram. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 39 triliun untuk membeli 3 juta ton beras lokal pada periode Februari-April 2025.
Novali Panji Nugroho dan Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
