(Beritadaerah-Jakarta) Potensi sumber daya perikanan Sulawesi Utara (Sulut) dimanfaatkan secara optimal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memperluas jangkauan ekspor hasil laut Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, performa ekspor perikanan Sulut terus menunjukkan tren peningkatan dan telah berhasil menembus pasar di 42 negara.
“Kinerja ekspor dari Sulut mengalami perkembangan positif, baik secara kuantitas maupun kualitas. Provinsi ini kini masuk dalam jajaran 10 besar penyumbang ekspor perikanan terbesar di Indonesia, sejajar dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Barat,” terang Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Data mencatat, total volume ekspor perikanan Sulut selama periode 2021–2024 masing-masing sebesar 20.838 ton, 23.386 ton, 25.530 ton, dan 28.056 ton. Tahun lalu, nilai ekspornya mencapai puncak tertinggi dengan capaian USD 162.690.296 atau sekitar Rp2,6 triliun (mengacu kurs Desember 2024).
Dari keseluruhan negara tujuan ekspor, sepuluh pasar utama Sulut antara lain Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang, Australia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Korea Selatan, Belanda, dan Kanada.
“Untuk jenis komoditas yang diekspor mencakup 34 item, dengan beberapa produk unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol, kerapu, layang, ikan asap, goby, rumput laut, dan marlin,” lanjut Ishartini.
Dorongan Melalui Sertifikasi Mutu
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan ekspor perikanan dari Sulawesi Utara, Badan Mutu KKP telah menerapkan sembilan jenis sertifikasi yang dirancang untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di pasar internasional.
Ragam sertifikasi ini meliputi standar global untuk sektor perbenihan, pembesaran ikan, produksi dan distribusi obat ikan, kelayakan pengolahan (SKP), sistem HACCP, pakan ikan, penanganan hasil tangkapan di atas kapal, serta sistem logistik dan distribusi komoditas perikanan (SPDI).
“Naiknya volume ekspor ikan dari Sulut menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi mutu memberi dampak signifikan terhadap kepercayaan pasar global, penerimaan produk, dan peningkatan daya saing,” ujar Ishartini.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin kerja sama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyinergikan kebijakan penjaminan mutu dan sistem ekspor yang berstandar.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pendirian Badan Mutu KKP merupakan upaya membangun sistem **quality assurance** menyeluruh dari hulu ke hilir. Tujuannya adalah meningkatkan penerimaan pasar, memperluas diversifikasi produk dan tujuan ekspor, serta mewujudkan penyediaan pangan sehat berbasis ikan yang mampu mengangkat harkat masyarakat pesisir dan sektor perikanan nasional secara berkelanjutan.
