6 hours ago
12
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto merencanakan untuk menambah pusat-pusat rehabilitasi untuk pengguna narkoba di berbagai daerah Indonesia.
Dengan demikian, daerah-daerah yang belum punya fasilitas rehabilitasi ke depannya memiliki tempat untuk merawat dan mengobati para pengguna narkoba. Hal itu seiring pernyataan petinggi Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya yang mendukung penguatan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba, ketimbang hukuman pidana.
"Saya kira perlu tambahan pusat-pusat rehabilitasi. Ada beberapa kabupaten yang belum punya kita harus segera lengkapi," kata Presiden Prabowo kepada wartawan setelah Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Periode Oktober 2024-2025 di Jakarta, Rabu (29/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo melanjutkan perang melawan narkoba juga hanya bukan tanggung jawab Polri dan BNN, melainkan segenap elemen bangsa Indonesia.
"Ini kerja seluruh bangsa. Jangan hanya mengandalkan satu lembaga, dua lembaga, tidak bisa! Kita semuanya harus bekerja sama, karena ini sangat berbahaya," kata dia.
Pada Rabu kemarin, Prabowo menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton yang nilainya mencapai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri.
Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri mengungkap 49.306 kasus narkoba dengan total 65.572 tersangka. Kemudian, Polri juga melaksanakan 1.898 program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan restorative justice.
Penguatan rehabilitasi
Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendorong penguatan upaya rehabilitasi untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterima kmbali di tengah masyarakat.
Listyo mengatakan saat ini tidak semua kabupaten dan kota memiliki lembaga rehabilitasi untuk menampung para korban pecandu narkoba.
"Saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial," katanya dalam acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Periode Oktober 2024-2025 di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu.
Guna memperkuat upaya rehabilitasi, menurut Kapolri, dibutuhkan kerja sama seluruh kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder), terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), BNN, dan pemerintah daerah untuk terus menyediakan tempat rehabilitasi yang memadai.
Dia menilai, kehadiran lembaga rehabilitasi yang memadai dengan metode penanganan yang tepat sangat penting untuk menuntaskan proses pemulihan pecandu narkoba agar korban tidak kembali menjadi pecandu.
"Sebaliknya, fasilitas yang tidak memadai dan metode penanganan yang ekstrem dapat mengakibatkan kematian," imbuhnya.
Beberapa hari sebelumnya, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyatakan rehabilitasi ujung tombak selamatkan korban narkotika.
Dalam sebuah webinar di Jakarta, Jumat (24/10), Suyudi menegaskan pentingnya peran rehabilitasi sebagai ujung tombak penyelamatan korban penyalahgunaan narkotika.
"Data BNN menunjukkan ada sekitar 3,3 juta penyalahguna narkotika di Indonesia, di mana 2,71 juta di antaranya merupakan usia produktif sehingga rehabilitasi perlu digencarkan," kata Suyudi kala itu.
Maka dari itu, BNN ingin memperluas program rehabilitasi melalui pengembangan layanan rawat jalan yang transparan dan terukur, pembangunan balai rehabilitasi baru, serta penguatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan sistem digital seperti SIRENA 2.0 dan SERU Online.
Selain itu BNN dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meningkatkan standardisasi rehabilitasi medis melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bidang rehabilitasi medis di Jakarta, Kamis (23/10).
Deputi Rehabilitasi BNN RI Bina Ampera Bukit mengungkapkan saat ini pihaknya membina lebih dari 200 klinik rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada penanganan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menyediakan layanan berbasis bukti yang aman dan berkualitas.
"Ini merupakan tonggak penting mengingat nilai strategis dan anggaran besar yang terlibat," ujar Bina dalam acara penandatangan.
Ruang lingkup kerja sama yang disepakati di antaranya pelatihan daring, luring, atau hybrid yang diselenggarakan oleh IDI melalui Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP3S-IDI).
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI dr. Slamet Budiarto mengatakan kerja sama tersebut bersifat mutualisme dengan tujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
"Kami memiliki LP3S, lembaga pendidikan Ikatan Dokter Indonesia, yang akan membantu teman-teman BNN sehingga SDM kesehatan di BNN bisa meningkat dan semakin bermanfaat bagi masyarakat," tutur Slamet dalam kesempatan yang sama.
(antara/kid)
