4 hours ago
5
PRESIDEN Prabowo Subianto ingin membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Menurut Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, pembangunan kampung haji itu ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jemaah haji asal Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyambut baik ide Presiden Prabowo perihal pembangunan perkampungan khusus untuk menampung jemaah haji Indonesia itu.
“Tentang kampung haji merupakan ide cemerlang dan Pak Prabowo sudah bersuara juga,” Marwan di Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Meskipun demikian, dia mengatakan pembangunan kampung haji itu bukan hal mudah. Dia memandang pemerintah Indonesia harus membicarakannya secara hati-hati dengan pemerintah Arab Saudi.
“Pembangunan kampung haji tidak mudah karena lokasinya di negara Saudi. Membicarakannya harus hati-hati agar pihak negara tempat tidak sampai salah pandangan,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan keberadaan kampung haji di Arab Saudi akan mempermudah jemaah asal Indonesia untuk menetap.
“Banyak kemudahan bagi jemaah haji jika terwujud. Karena itulah Pak Prabowo kami yakini ikut membicarakan ide mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Saudi. Ide besar ini urusannya tingkat negara tentu Presiden yang berhak membicarakannya dengan Kerajaan Saudi,” tuturnya.
Marwan menyebutkan terbentuknya kampung haji ini dapat memangkas anggaran pembiayaan perjalanan haji. “Iya, dampaknya akan memangkas anggaran dan tentu perbaikan layanan. Kebutuhan semua jemaah Indonesia bisa sampai 250 ribu (orang),” ujarnya.
Menurut dia, jika pembangunan perkampungan haji itu disetujui, pihaknya akan segera menyiapkan undang-undang yang mengatur hal tersebut. “Kita menunggu arahan Presiden jika beliau sudah membicarakannya dengan pihak Saudi. Jika Presiden mengambil kebijakan Indonesia punya kampung haji di Saudi, perangkat kebutuhan UU kita siapkan,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih mengapresiasi ide pembentukan kampung haji yang digagas Presiden Prabowo. Dia berharap 100 sukarelawan lokal pengawas haji bentukan Ketua Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR Sufmi Dasco Ahmad bisa membantu merealisasikan gagasan kampung haji.
“Kalau bisa sih pasukan Prof Sufmi, yang meskipun 100 orang, dititipi (soal kampung haji), kira-kira nanti di mana dan bagaimana,” kata Abdul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2025.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan para relawan pengawas haji, yang merupakan warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi, lebih mengetahui medan di negara itu sehingga bisa memberikan pertimbangan. “Nanti kita tindak lanjuti dalam satu periode ini,” ujar dia.
Mengenai 100 sukarelawan lokal, Sufmi Dasco mengatakan pembentukan itu untuk mendukung pelaksanaan haji 2025. Dia merekrut sekitar 100 warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi untuk tim tersebut. Tim pengawas, kata Dasco, akan membantu mengawasi situasi di tenda, penjemputan jemaah, hingga di rumah sakit.
Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan kepada Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII nantinya DPR mungkin perlu membayar para sukarelawan berupa uang makan.
“Mungkin nanti akan ada sedikit honor, uang makan. Mereka jumlahnya enggak banyak, sekitar 100 orang yang berhasil dikumpulkan,” kata Dasco, Selasa.
Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo ingin membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji asal Indonesia.
“Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia," kata dia dalam seminar ‘Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji’ di Jakarta pada Jumat, 3 Desember 2024, dikutip dari keterangan resminya.
Hammam Izzuddin, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi pada artikel ini.
Pilihan editor: Wacana Denda Damai bagi Koruptor, Komisi Kejaksaan: Harus Punya Landasan Hukum Kuat
