3 hours ago
6
Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri dan Wakil Menteri Investasi rangkap jabatan sebagai pemimpin Danantara menuai kritik.
25 Februari 2025 | 17.00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah sah menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani sebagai Group CEO atau Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Selain itu, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria juga ditunjuk sebagai sebagai Chief Operational Officer (CIO).
Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ekonomi dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik sikap pemerintah yang menjadikan menteri dan wakil menteri rangkap jabatan sebagai pemimpin Danantara. Rangkap jabatan tersebut, ujar Herry, menciptakan citra buruk terhadap Danantara yang baru saja berdiri. Hal tersebut akan menyebabkan lembaga yang mengelola aset BUMN itu bakal sulit memperoleh kepercayaan publik.
Menurut Herry, rangkap jabatan tersebut melanggar peraturan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Dalam isinya, aturan tersebut menyebutkan bahwa menteri dan wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan dari organisasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Danantara termasuk kategori tersebut karena sebagian dana Danantara berasal dari APBN.
"Jadi (Danantara) terkena peraturan itu," ujarnya saat dihubungi pada Selasa, 25 Februari 2025.
Herry mengatakan, sepanjang Rosan Roeslani dan Doni Oskaria tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri dan wakil menteri, maka selama itu pula mereka melanggar peraturan. Oleh sebab itu, Herry menuturkan, dirinya meragukan keseriusan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengelola Danantara dengan professional. "Segala sesuatu yang dimulai dengan tidak benar, maka lembaga pengelola itu tidak akan berjalan dengan baik,"ucapnya.
Selain melanggar peraturan, pengamat BUMN itu juga menilai bahwa rangkap jabatan ini tidak menunjukan profesional bisnis sebagaimana yang disebutkan Prabowo dalam pidatonya saat meresmikan Danantara. Herry menyebut, membiarkan Menteri Investasi dan Hilirisasi yang berperan sebagai regulator menggandakan diri menjadi Kepala Danantara yang sifatnya operator, akan menurunkan kepercayaan investor maupun mitra kerja.
Dia menjelaskan, regulator berfungsi sebagai pengawas, sementara operator adalah objek yang harus diawasi. Jika kedua peran tersebut berada di satu orang yang sama, maka tidak akan ada lagi pengawasan. "Di sinilah kekacauan yang sekarang terjadi di Danantara," ujarnya.
Tak hanya itu, Herry juga meragukan optimalisasi Danantara jika dipimpin oleh dua orang yang merangkap jabatan. "Karena itu, apakah pengelolaan Danantara optimal, patut diragukan kalau melihat awal. Mestinya mereka mundur dari menteri dan wakil menteri biar fokus dan optimal kelola Danantara," tuturnya.
Sebelumnya, Rosan Roeslani mengatakan, menjadi Kepala Danantara sekaligus Menteri Investasi justru akan memudahkannya dalam bekerja. Menurut dia, kedua peran tersebut berada dalam bidang yang sama sehingga akan memudahkannya untuk berkoordinasi.
"Jadi justru akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depan," kata Rosan Roeslani usai peluncuran Danantara di Istana, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan,Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan Danantara merupakan instrumen pemerintah untuk mengelola kekayaan negara. Sumbernya antara lain aset serta dividen badan usaha milik negara (BUMN). Prabowo menyebutkan setidaknya lembaga ini kan mengelola dana US$ 900 miliar atau lebih dari Rp 14 ribu triliun.
Kekayaan tersebut bakal diinvestasikan untuk proyek-proyek pembangunan nasional."Danantara Indonesia akan menjadi salah satu (pengelola) kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia," kata Prabowo saat peresmian.
Pada tahap awal, Prabowo mengatakan akan mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara. Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan ke sekitar 20 proyek strategis nasional. Dia mengklaim proyek-proyek tersebut bakal berdampak tinggi dan menciptakan nilai bertambah besar untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja.
Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan artikel ini
