Presiden Prabowo Tidak Kesusu dan Grusa-grusu, Upacara HUT Kemerdekaan RI Cukup Digelar di Jakarta. Tak Perlu Upacara di IKN

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kalimat “Aja kesusu, aja grusa-grusu” ini identik sekali dengan Joko Widodo (Jokowi) sewaktu masih menjabat sebagai Presiden RI. Namun dalam beberapa contoh, jargon itu sepertinya dilanggarnya sendiri.
Contohnya perayaan HUT kemerdekaan RI tahun lalu, yang memaksakan diri di dua tempat, yakni di Istana Negara Jakarta dan di IKN, Kalimantan Timur. Padahal, kondisi fisik di IKN ketika itu sebenarnya belum mendukung 100 persen.
Untuk tahun ini, rupanya ungkapan “Aja kesusu, aja grusa-grusu” itu justru diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang untuk tahun 2025 ini tidak akan menggelar upacara di IKN. Upacara HUT Kemerdekaan RI akan dilangsungkan seperti biasanya, di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pemindahan lokasi upacara tidak akan memengaruhi kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia memastikan proyek tersebut tetap berjalan sesuai agenda.

“Pembangunan IKN jalan terus. Progres semakin baik. Kami dari Komisi II terus mendukung pembangunan IKN,” ujar Bahtra melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat (18/7/2025), meski tidak merinci lebih lanjut dukungan yang dimaksud.

Di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan memastikan bahwa peringatan detik-detik Proklamasi tahun ini hanya akan berlangsung di Jakarta. Kepala kantor tersebut, Hasan Nasbi, menyebut informasi ini berdasarkan koordinasi terakhir dengan kementerian terkait.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, juga menegaskan hal serupa. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memilih menggelar upacara utama di Jakarta karena IKN masih dalam proses pembangunan, dan pemerintah kini memusatkan fokus pada percepatan infrastruktur di sana.

“Kita konsentrasi pada pembangunan. Karena infrastruktur di IKN belum selesai, maka upacara dilangsungkan di Jakarta,” kata Juri usai mengikuti rapat di kompleks DPR RI, Kamis (17/7/2025).

Meski demikian, Juri menyebut bahwa Otorita IKN tetap akan menyelenggarakan upacara tersendiri di wilayah Nusantara sebagai bagian dari upaya menjaga simbolisme ibu kota baru.

Lebih lanjut, Juri mengatakan bahwa peluncuran tema dan logo resmi peringatan HUT RI ke-80 akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo pada Jumat (18/7/2025), dengan mengundang pemerintah daerah serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Sebelumnya, pada perayaan 17 Agustus 2024, Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani menghadiri upacara detik-detik Proklamasi di IKN. Saat itu, Prabowo yang masih menjabat Menteri Pertahanan bahkan menyatakan akan kembali menyelenggarakan upacara di IKN untuk tahun berikutnya.

“Insya Allah akan di sini lagi,” kata Prabowo kepada awak media kala itu, saat ditanya tentang kemungkinan upacara HUT ke-80 digelar kembali di IKN. Jokowi pun menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada presiden terpilih.

Namun keputusan terbaru justru berbalik arah. Menurut dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Bakir Ihsan, argumen bahwa IKN masih dalam pembangunan terdengar kurang logis. Pasalnya, upacara tahun lalu pun sudah digelar di sana meski fasilitas belum sepenuhnya rampung.

“Tahun lalu saja dilakukan di tengah pembangunan. Kalau sekarang alasan belum selesai, jadi terasa tidak konsisten,” ujar Bakir. Ia menilai bahwa alasan efisiensi anggaran justru lebih dapat diterima secara rasional.

Bakir juga menyebut bahwa Jakarta memiliki keunggulan simbolik sebagai ibu kota historis dan tempat presiden berkantor. Dengan latar itu, pelaksanaan di Jakarta juga bisa dipandang lebih khidmat dan terorganisasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, menilai bahwa kembalinya upacara ke Jakarta memperlihatkan bahwa IKN belum mencapai tahap fungsional. Ia menggarisbawahi pentingnya komunikasi publik yang transparan terkait perkembangan proyek tersebut.

“Ini sekaligus mengonfirmasi bahwa progres di IKN belum cukup signifikan. Dunia internasional tentu memperhatikan hal ini,” kata Adinda, Kamis (17/7/2025). Ia mengingatkan bahwa proyek ini telah menyerap anggaran besar dan jika tidak diselesaikan akan menjadi pemborosan.

Menurut Adinda, situasi ini juga berpotensi menimbulkan kesan negatif terhadap tata kelola kebijakan publik nasional, terutama di mata dunia luar. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait status IKN, baik dari sisi anggaran, progres fisik, maupun potensi investasinya.

“Jangan sampai IKN menjadi kota mati yang tidak jelas manfaatnya dan tidak memberikan pengembalian (returns) yang sepadan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adinda memahami bila Presiden Prabowo memilih memusatkan perhatian pada program-program unggulan yang menjadi ciri khas pemerintahannya, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Garuda. Meski IKN masih masuk dalam kategori proyek strategis nasional, tampaknya proyek tersebut bukan menjadi prioritas utama saat ini. [*] Berbagai sumber