(Beritadaerah – Semarang) Sebanyak 17 merek kendaraan bermotor turut ambil bagian dalam pameran otomotif bertajuk “Government Auto Show (GAS) Ngopeni Nglakoni Jateng” yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung di The Park Mall, mulai tanggal 17 hingga 20 April 2025, dan secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, pada Kamis (17/4/2025).
Pameran ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Dalam kesempatan tersebut, turut diluncurkan Program Sengkuyung Prioritas sebagai upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Selain itu, turut dihadirkan layanan Samsat Keliling untuk mendekatkan akses masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor otomotif. Keberadaan layanan Samsat Keliling, menurutnya, akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB secara langsung di lokasi acara.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya memperlakukan wajib pajak bukan sekadar sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan.
“Kita perlu memanusiakan masyarakat. Dengan begitu, kesadaran mereka untuk turut serta dalam membangun daerah akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan program Pemprov Jateng yang sedang berjalan, yakni penghapusan tunggakan dan denda PKB untuk tahun-tahun sebelumnya. Dalam program yang berlangsung sejak 8 April hingga 30 Juni 2025 tersebut, masyarakat hanya diwajibkan membayar PKB untuk tahun berjalan.
“Kami menghadirkan kebijakan penghapusan tunggakan PKB sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat. Harapannya, hal ini mendorong kesadaran wajib pajak untuk kembali aktif memenuhi kewajibannya,” tutur Gubernur Luthfi.
Sebagai bentuk dukungan, PT Jasa Raharja juga turut memberikan insentif melalui penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dengan demikian, masyarakat hanya perlu membayar biaya administrasi untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Gubernur menyatakan optimismenya bahwa sektor ekonomi, khususnya dari sisi jual beli kendaraan bermotor, akan kembali menggeliat seiring meningkatnya daya beli masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang promosi otomotif, tetapi juga sarana edukasi publik terkait layanan perpajakan kendaraan. Selain itu, acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar sektor dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Lebih lanjut, Nadi menjelaskan bahwa Program Sengkuyung Prioritas 2025 merupakan strategi terpadu untuk menurunkan angka PKB yang belum terbayarkan pada tahun berjalan, melalui pendekatan kolaboratif lintas wilayah dan perangkat daerah.
Berdasarkan data Bapenda, pada periode Januari–Februari 2025, tercatat lebih dari 495 ribu objek pajak yang belum melakukan pembayaran PKB. Potensi penerimaan yang belum terealisasi dari PKB mencapai Rp129,7 miliar, serta Rp80,2 miliar dari opsen PKB.
“Inilah tantangan yang sedang kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh kepala daerah, perangkat pengelola pendapatan, serta mitra strategis untuk bersinergi dan bersama-sama ngopeni dan nglakoni tanggung jawab ini, demi memperkuat kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya.
