Supaya Jakarta Menyala

INFO NASIONAL - Jakarta Menyala bukan sekadar jargon. Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung memanifestasikan slogan itu dalam sebuah buku yang diluncurkan pada Kamis, 14 November 2024. Di Universitas Negeri Jakarta, bersama rekan-rekan mahasiswa, Pramono Anung menjelaskan buku yang berisi perjalanan dia selama berkampanye dan mendatangi lebih dari 250 titik di Jakarta.

“Gagasan utama buku ini adalah visi, misi, dan program yang bermula dari belanja masalah langsung kepada masyarakat,” kata Pramono Anung. Calon gubernur nomor urut tiga ini ingin membuat Jakarta menjadi berdaya, berkeadilan, dan berkelanjutan. Terjemahan dari tiga visi tersebut tertuang dalam tiga program utama, yakni Tuntas Layanan Dasar, Jakarta Fund, dan Kagak Ribet Dah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tuntas Layanan Dasar

Pramono Anung mengatakan, persoalan utama di Jakarta adalah disparitas, perbedaan kaya dan miskin. Sebab itu, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi penting bagi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Layanan dasar yang dimaksud adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi publik, dan hunian.

Di bidang pendidikan, Pramono Anung mendorong tuntas wajib belajar 12 tahun dengan menerapkan sekolah negeri gratis dan melibatkan sekolah swasta yang dibiayai pemerintah. Mantan sekretaris kabinet ini pun akan menuntaskan persoalan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang selama ini pengelolaannya terpusat di satu titik, yakni di Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur. “Nantinya, pengurusan KJP dapat dilakukan di setiap kecamatan,” ujarnya.

Manfaat KJP juga diperluas sehingga penggunanya bisa gratis masuk museum, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Monas, dan Ragunan. Untuk mahasiswa, Pramono menginginkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terus berlaku sejak masuk hingga lulus kuliah. Tidak perlu lagi verifikasi setiap tahun.

Urusan pendidikan juga mencakup kesejahteraan, pelatihan, serta beasiswa bagi guru dan tenaga pendidik. Menurut Pramono Anung, masih ada guru yang upahnya kurang dari Rp 2 juta per bulan. Nantinya, kata dia, setiap guru di Jakarta harus menerima penghasilan minimal sesuai Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 5 juta. Adapun pelatihan dan beasiswa bagi guru dan tenaga kependidikan berlaku untuk guru mengaji dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai pencetak generasi unggul, Pramono melanjutkan, para guru dapat melanjutkan pendidikan di tingkat sarjana, magister, hingga doktoral. “Salah satu kelemahan Jakarta sebagai Kota Global adalah sumber daya manusia. Karena itu harus diperbaiki, termasuk di dalamnya para guru dan tenaga pendidik,” ujarnya.

Perihal kesehatan, Pramono Anung memiliki lima program, yakni pemangkasan waktu tunggu pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cakung berstandar internasional, menghadirkan pasukan putih atau dokter keliling, home service untuk penduduk lanjut usia, hingga sarapan gratis bagi pelajar. Pramono mengatakan, pembangunan RSUD Cakung begitu mendesak karena merupakan wilayah terpadat di Jakarta dengan 600 ribu penduduk.

Mengenai lapangan pekerjaan, Pramono Anung mengatakan akan membuka 500 ribu lapangan kerja baru. Saat ini, menurut dia, terjadi 406 ribu pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta. “Itu sebabnya, pemerintah harus membuka lapangan kerja baru,” ujarnya. Caranya, dengan memberikan modal kerja sebesar Rp 300 miliar per tahun, terutama untuk pelaku usaha perempuan di level menengah ke bawah.

Ada pula strategi menggelar pasar tenaga kerja atau job fair setiap tiga bulan sekali di kecamatan dan kelurahan, bekerja sama dengan swasta yang ada di wilayah itu. Membuka pelatihan kerja bersertifikat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai kebutuhan pasar. Misalkan, pelatihan menjadi content creator, desain, animasi, dan sebagainya. Pemerintah juga akan melonggarkan syarat sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), yang semula harus lulusan sekolah menengah atas, menjadi cukup bisa membaca dan menulis atau lulusan sekolah dasar.

Pemerintah mendukung ketersediaan daycare atau taman penitipan anak di wilayah kerja dan perkantoran, serta menerapkan mekanisme work from anywhere. Pramono mengatakan sudah menerapkan metode bekerja dari mana saja di Kementerian Sekretaris Kabinet. “Hasilnya, produktivitas lebih terukur dan kinerja baik,” ujarnya.

Kebutuhan dasar yang juga menjadi perhatian Pramono Anung dan Rano Karno adalah ketersediaan transportasi publik. Nantinya, Pramono mengatakan, ada 15 kelompok yang gratis menggunakan moda transportasi Trans Jabodetabek untuk masuk dan keluar Jakarta. Skema ini bertujuan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dan menekan jumlah kendaraan pribadi yang berseliweran di ruas jalan Jakarta. Pemerintah menunjang kebijakan itu dengan menyediakan spot-spot park and ride serta memperluas cakupan pelayanan Mikrotrans JakLingko.

Persoalan hunian, Pramono Anung menjawab tantangan ini dengan strategi Transit Oriented Development yang menghubungkan transportasi publik dengan pasar, perkantoran, kantong parkir, dan hunian. Juga menyediakan bangunan hunian vertikal yang terjangkau dan terintegrasi dengan lahan atau bangunan milik pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung dan Rano Karno, saat kampanye akbar di Jakarta lnternational Velodrome, Minggu, 13 November 2024.

Jakarta Fund

Program Jakarta Fund menjadi salah satu saluran untuk meningkatkan pemasukan daerah. Cara kerjanya, pemerintah menyisihkan sedikitnya Rp 2-3 triliun dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau SiLPA APBD Jakarta untuk pendanaan Jakarta Fund. Dana SiLPA Jakarta rata-rata Rp 5-6 triliun setiap tahun.

Selama ini, pendapatan daerah ditopang oleh pajak, retribusi, dan deviden BUMD. "Perlu terobosan baru untuk menambah pemasukan," kata Pramono. Untuk diketahui, Jakarta mendapatkan pemasukan pajak hampir Rp 3.000 triliun dalam satu tahun. Lantaran pajak menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka Jakarta menerima kurang lebih 1,5 persen dari jumlah itu.

Pengelolaan dana Jakarta Fund, kata Pramono, mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA) atau lembaga Sovereign Wealth Fund Indonesia yang digunakan untuk pembangunan. Saat diinisiasi 2,5 tahun lalu, dana awal INA hanya sekitar Rp 6 triliun. Namun kini nilainya berkembang menjadi Rp 150 triliun dengan pengelolaan yang profesional dan terbuka. Dana di Jakarta Fund nantinya dapat digunakan untuk kebudayaan, kesenian, Pendidikan, dan sebagainya. Untuk modal awal, Jakarta Fund bisa dimulai sekitar Rp 10 triliun.

Kagak Ribet Dah

Kagak Ribet Dah menjadi janji Pramono Anung-Rano Karno dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Intinya, menghadirkan kemudahan dalam segala urusan masyarakat. Salah satu pembenahan akan dilakukan pada aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. "Kita buat aplikasi ini lebih canggih dan responsive," kata Pramono. Dengan begitu, pelayanan untuk warga Jakarta cukup dalam satu genggaman, dapat dilakukan di mana saja, dan kapan saja.

Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen tidak ada keruwetan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kami bikin mudah, enjoy, nyaman, dan bahagia," ucap Pramono. "Saya dan Bang Rano sungguh-sungguh ingin membuat Jakarta menyala. Dengan kerja bersama, Insya Allah kita bikin Jakarta kagak ribet, dah."

Bagaimana wajah Jakarta selama lima tahun ke depan ditentukan pada 27 November 2024 nanti. Gunakan hak pilih dan ikuti suara hati. (*)