Tak Laku di Partai Besar, Jokowi Pilih Menepi ke PSI, Partai  Milik Anak Sendiri

Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Presiden RI berpose bersama sejumlah tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi pun menegaskan dirinya masih memilih tetap berada di PSI, meski belum ada pencalonan resmi terhadap dirinya sebagai ketua umum di partai tersebut | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menolak untuk dicalonkan menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebaliknya, Presiden ke-7 RI yang dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan itu mengisyaratkan ketertarikannya untuk tetap berada di Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Meski belum secara resmi dicalonkan, Jokowi menyebut dirinya nyaman bersama PSI.

“Saya di PSI saja lah,” ujar Jokowi singkat saat ditemui awak media, Jumat (6/6/2025).

Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi isu yang sempat beredar luas bahwa dirinya masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Menurut Jokowi, banyak kader potensial di PPP yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.

“Yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, kompetensi. Banyak sekali,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pilihan Jokowi untuk lebih condong ke PSI juga berkaitan erat dengan faktor ideologis. Ia menyebut, latar belakang Jokowi yang berasal dari partai nasionalis seperti PDI Perjuangan membuatnya lebih cocok bergabung dengan PSI yang berbasis nasionalis-progresif, dibandingkan PPP yang bercorak religius.

“Potensi lebih besar Jokowi bergabung ke PSI karena soal kesamaan ideologi,” ujar Agung.

Bergabungnya seorang mantan presiden dengan partai politik dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga pengaruh dan mewariskan capaian pemerintahannya, seperti halnya yang dilakukan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai tidak menjabat presiden.

Sementara itu, wacana agar Jokowi memimpin PPP pertama kali muncul dari internal partai. Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, menyebut kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya membuat nama Jokowi muncul secara alami sebagai salah satu kandidat potensial.

“Walaupun pada periode 2014 PPP tidak mendukung beliau, tapi tetap dihargai dan diberi ruang dalam kabinet. Pada 2019, bahkan PPP mendukung secara penuh,” jelas Irfan.

Adapun di PSI, proses pemilihan ketua umum tengah berlangsung. Sekretaris Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI, Beni Papa, menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon ketua umum. Salah satu syarat utamanya adalah memiliki dukungan dari minimal 5 DPW dan 20 DPD PSI di seluruh Indonesia.

Selain itu, calon juga harus merupakan anggota PSI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan diskriminatif maupun kekerasan.

Proses pendaftaran calon ketua umum dibuka sejak 13 Mei dan akan berlanjut hingga pengumuman pada 18 Juni 2025. Kampanye internal akan dimulai pada 19 Juni hingga 11 Juli, disusul pemungutan suara secara daring oleh para kader PSI.

Puncaknya, hasil Pemilu Raya PSI akan diumumkan pada 19 Juli 2025 dalam Kongres Partai yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah. #tribunnnews