Kerusakan Lingkungan di Raja Ampat Papua, Menteri Bahlil Dituding Pihak Paling Bertanggung Jawab

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat acara Global Hydrogen Ecosystem 2025 di Jakarta International Convention Center, Selasa (15/4/2025) | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Tudingan itu dilayangkan oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi di Tanah Papua. Mereka menilai Bahlil gagal mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, dan baru bersuara setelah sorotan publik mencuat. Atas sikapnya itu, aliansi menjuluki Bahlil sebagai “pahlawan kesiangan”.

“Pak Bahlil selama ini diam saja, begitu viral baru bereaksi. Itu namanya pahlawan kesiangan,” kata Ketua Aliansi, Jansen Previdea Kareth, Jumat (6/6/2025), dikutip dari Tribun Papua.

Jansen menyebut tindakan Bahlil yang baru-baru ini menghentikan sementara operasi tambang PT Gag Nikel sebagai langkah pencitraan belaka. Ia menilai tindakan tersebut datang terlambat karena kerusakan lingkungan sudah telanjur terjadi.

“Kerusakan sudah parah, baru sekarang tampil? Kami tak butuh drama, kami butuh tindakan nyata,” tegas Jansen.

Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap tegas dengan mencopot Bahlil dari jabatan Menteri ESDM. Menurutnya, kelalaian pejabat negara dalam menjaga ekosistem Papua merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masa depan lingkungan.

“Pak Presiden, ini waktunya bersikap. Copot Bahlil sebelum alam Papua benar-benar musnah,” ujar Jansen.

Aliansi tersebut menggarisbawahi bahwa wilayah Raja Ampat bukanlah zona untuk eksploitasi industri tambang, melainkan kawasan warisan dunia yang seharusnya dilindungi. Jansen menyoroti aktivitas PT Gag Nikel di Distrik Waigeo Barat yang dianggap telah mencederai kawasan konservasi yang telah diakui UNESCO sebagai bagian dari Global Geopark.

“UNESCO saja mengakui keistimewaan laut kami. Kenapa negara sendiri malah merusaknya?” ujarnya dengan nada kecewa.

Jansen juga menyinggung keterlibatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi atas nama BUMN atau BUMD. Ia mengecam penggunaan nama negara sebagai tameng untuk melegitimasi aktivitas industri yang merusak tanah adat.

“Kami bukan penonton di tanah sendiri. Hak kami diinjak-injak atas nama investasi. Angkat kaki dari tanah kami! Jangan jadikan nama negara sebagai tameng untuk merusak Papua,” tegasnya.

Merespons desakan publik, Bahlil mengumumkan penghentian sementara aktivitas PT Gag Nikel. Ia mengatakan langkah itu diambil menyusul pengaduan masyarakat tentang dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

Menurut Bahlil, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di wilayah tersebut. Perusahaan yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk itu mengantongi izin kontrak karya sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018 setelah mendapat persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

“Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin lima. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Ia juga menegaskan bahwa lokasi tambang tidak berada langsung di destinasi wisata Piaynemo, melainkan sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan tersebut. Meski begitu, pernyataan itu tidak mampu menenangkan keresahan masyarakat.

Kemarahan warga kembali mencuat saat Bahlil tiba di Bandara DEO Sorong pada Sabtu pagi (7/6/2025). Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menggelar aksi demonstrasi menolak kehadirannya.

Menurut laporan Tribun Sorong, para demonstran mengepung area bandara dan mengecam Bahlil yang dianggap menyembunyikan fakta bahwa masih ada tiga perusahaan tambang lain selain PT Gag Nikel yang beroperasi di Raja Ampat.

Bahlil akhirnya meninggalkan bandara melalui pintu belakang pada pukul 07.02 WIT. Kepergiannya diam-diam itu memicu kemarahan para demonstran yang merasa dibungkam dan tak dihargai.

Meski mendapat penolakan, Bahlil tetap melanjutkan agenda kunjungannya ke Pulau Gag. Ia menggunakan helikopter pada pukul 09.00 WIT untuk meninjau langsung lokasi tambang serta kawasan reklamasi, sembari menjanjikan akan mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang ada.

Namun bagi warga Papua, janji evaluasi tak cukup. Mereka menuntut tindakan nyata dan penghentian total segala bentuk eksploitasi yang merusak ekosistem Raja Ampat—surga bawah laut yang tidak tergantikan.