5 hours ago
6
TEMPO.CO, Padang - Sederet panjang catatan pekerjaan rumah di bidang sumber daya alam disampaikan kepada pasangan Mahyeldi dan Vasko Ruseimy yang ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih pada Kamis, 9 Januari 2025. Periode pertama Mahyeldi yang lalu dinilai ditandai mulai dari kebijakan perhutanan sosial yang salah arah, dukungan kepada PSN yang merusak lingkungan, sampai bencana ekologis yang selalu terjadi.
“Pemerintah harus berani mengoreksi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat adat dan lingkungan menjadi korban utama,” kata Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat Wengki Purwanto dalam konferensi pers bertepatan dengan Rapat Pleno Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih oleh KPU di Padang, Kamis 9 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan terpilih kembali, Walhi meminta Mahyeldi-Vasko memastikan pembangunan yang berkeadilan sosial ekologis. Selain juga harus menghormati hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan tersebut.
Wengki mengungkapkan bahwa lebih dari setengah wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan, yaitu sekitar 2,28 juta hektare atau setara 54 persen dari total luas wilayah. Namun, hanya sekitar 250 nagari (desa) yang berada di luar kawasan hutan, sementara 950 nagari lainnya berada di dalam atau sekitar kawasan hutan.
Dia menjelaskan bahwa kebijakan perhutanan sosial yang dijalankan selama ini telah menghilangkan identitas kepemilikan adat masyarakat. Perhutanan sosial, yang izinnya hanya berlaku selama 35 tahun, dianggap sebagai alat yang secara sistematis mengeksklusi masyarakat adat dari tanah mereka dan menciptakan konflik.
"Kebijakan perhutanan sosial di Sumatera Barat harus dihentikan, kecuali untuk pengakuan hutan adat yang saat ini hanya mencakup 0,3 persen dari total luas hutan di Sumbar," katanya.
Tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), Wengki menyebut pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, yang tidak hanya diduga menggunakan material dari tambang ilegal tetapi juga mengakibatkan rusaknya pemukiman, lahan sawah, dan fasilitas umum seperti sekolah. "Proyek ini juga menjadi ancaman bagi kawasan inti masyarakat adat, termasuk rumah gadang di beberapa daerah," katanya.
Jalan tol Padang - Sicincin di Padang Pariaman, Sumatera Barat, 21 Desember 2024. ANTARA/Iggoy el Fitra
Juga dukungan gubernur terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan Danau Singkarak oleh PT Indo Acwa Tenaga Singkarak. Proyek dalam PSN ini, dinilai Walhi Sumbar, tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu juga melanggar prinsip persetujuan sehingga berpotensi menambah beban ekologis bagi danau yang sudah masuk dalam kategori sangat kritis tersebut.
Selain itu, Wengki juga menyinggung proyek PSN di Air Bangis, yang direncanakan untuk keperluan industri refinery dan petrokimia. Proyek tersebut diperkirakan akan mengubah peruntukan 20 ribu hektare hutan menjadi kawasan industri.
Masyarakat Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat mengelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat. Tempo/Fachri Hamzah
"Tentu hal ini akan berdampak kepada masyarakat adat yang ada di lokasi tersebut," katanya sambil menambahkan, "Hal menjadi ironi, mengingat masyarakat adat sering kali dikriminalisasi atas nama pelestarian hutan, sementara hutan diizinkan untuk dikorbankan demi investasi."
Kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akibat ekspansi tambak udang dan perkebunan sawit juga dimintakan dijadikan perhatian serius. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, pencemaran air laut dan sungai di beberapa wilayah, termasuk Padang Pariaman, sudah melampaui ambang batas. Bekas tambak udang bahkan telah menyebabkan tragedi kecelakaan fatal bagi anak-anak setempat.
Walhi juga menyoroti konflik berkepanjangan terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan monokultur di sejumlah daerah seperti Agam, Pasaman Barat, hingga Dharmasraya. Banyak HGU berdiri di atas tanah ulayat masyarakat adat, yang sejak masa Orde Baru telah menjadi sumber konflik.
Lebih jauh, Wengki mendesak pemerintah daerah untuk melakukan audit lingkungan hidup secara menyeluruh. Bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang terjadi setiap tahun di Sumatera Barat, menurutnya, merupakan akumulasi dari salah urus investasi dan pembangunan yang mengabaikan mitigasi bencana.
Foto udara Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban banjir bandang pada hari ke-23, di jorong Jao, Nagari Rambatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Minggu, 2 Juni 2024. Data Posko Utama Bencana Tanah Datar, korban meninggal akibat banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi pada 11 Mei 2024 di kabupaten itu sebanyak 32 orang, sementara 10 orang lagi hilang dan masih dilakukan pencarian hingga 8 Juni 2024. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Lokasi tambang galian C di kawasan Air Dingin, Solok, serta pembangunan di kawasan Lembah Anai adalah beberapa contoh nyata dari pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan.
