2 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis melalui dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), sebab masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.
"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan di Jakarta, Selasa, 14 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan Program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.
Menanggapi usulan itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengatakan, bisa saja penggunaan dana ZIS untuk Program Makan Bergizi Gratis bagi delapan golongan orang yang berhak atas zakat atau disebut mustahik, termasuk fakir miskin.
"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," kata Ketua Baznas Noor Achmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.
Noor memaparkan delapan golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, hamba sahaya, gharim (orang yang terlilit utang), mualaf, fisabilillah, ibnu sabil (orang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (pengurus zakat).
Menurut dia, jika Baznas dilibatkan maka lembaga itu akan melakukan verifikasi terhadap pihak yang menerimanya.
"Jadi, kalau semuanya adalah fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik yang perlu dibantu oleh Baznas," ujarnya.
Noor menyatakan selama ini Baznas selalu membuka pintu kepada siapapun yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari, tanpa menunggu adanya Program Makan Bergizi Gratis.
"Selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke Baznas, di mana saja, pasti ada," tutur Noor Achmad.
Baznas RI berhasil mengumpulkan zakat Rp1 triliun (tidak termasuk dana titipan) pada triwulan ketiga tahun 2024, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp882 miliar.
“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Meningkatnya jumlah penghimpunan tak lepas dari kinerja menyeluruh mulai dari penghimpunan hingga pada penyaluran zakat yang bermanfaat bagi penerima zakat atau mustahik," ujar Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, dalam keterangannya di Jakarta, 1 November 2024.
Tanggapan Istana
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan.
"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.
Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda.
"Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," katanya.
Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.
"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun," katanya.
Putranto menekankan dengan adanya alokasi anggaran yang besar dari pemerintah, tidak seharusnya dana zakat dialokasikan untuk Program MBG.
"Jadi, nggak ada yang ngambil dari zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," katanya.
Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa.
