11 hours ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat sipil turun ke jalan dan menggelar aksi Indonesia Gelap pada Jumat 21 Februari 2025. Kelompok buruh, mahasiswa, ibu-ibu, pecinta K-pop, hingga supir ojek online hadir untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap rezim pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai telah membuat Indonesia menjadi gelap. Elemen masyarakat sipil juga menuntut agar mantan Presiden Jokowi diadili.
Setelah dimulai pada siang hari, aksi itu berakhir pada pukul 20.30 WIB. Beberapa hal menarik terjadi di sepanjang aksi yang berjalan lebih dari lima jam tersebut. Berikut di antaranya:
Nyanyikan Lagu Band Sukatani di Depan Polisi
Massa aksi Indonesia Gelap menyanyikan lagu milik Sukatani berjudul "Bayar Bayar Bayar" saat demonstrasi menuntut kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Seketika massa aksi membanjiri kawasan Patung Kuda saat lagu Sukatani yang belakangan ditarik dari peredaran itu diputar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di hadapan polisi yang berjaga, massa aksi bersama-sama menyanyikan lagu "Bayar Bayar Bayar". Diputarnya lagu Sukatani dari mobil komando itu sekaligus membuka aksi Indonesia Gelap hari ini.
Ibu-ibu Ikut Turun Aksi
Kelompok ibu-ibu ikut turun ke jalan saat aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025. Salah seorang ibu pun ikut berorasi dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, dia mengeluhkan masih kentalnya cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo Subianto. "Orang-orang Jokowi masih ada di kabinet Prabowo," katanya dari mobil komando, Jumat.
Menurut dia, intervensi Jokowi terhadap pemerintahan baru sudah terjadi saat masa pemilihan. Dia menilai jika tanpa cawe-cawe Jokowi, maka Gibran tidak akan bisa menjadi wakil presiden. "Kebanyakan dari kita lebih pantas (jadi wakil presiden) daripada Gibran," ucapnya.
Orasi dari ibu itu disambut riuh massa aksi. Mereka menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh ibu dalam orasi singkat tersebut.
Karyawan Swasta Rela Cuti bahkan Bolos
Selain ibu-ibu, aksi unjuk rasa kemarin juga terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pekerja di perusahaan swasta. Genoeva (25 tahun) misalnya, yang merupakan seorang karyawan swasta di Jakarta, mengaku rela cuti satu hari untuk melangsungkan aksi Indonesia Gelap hari ini.
“Saya disini membawa diri saya sendiri ya datang ke Patung Kuda,” katanya saat ditemui di lokasi aksi, pada Jumat, 21 Februari 2025.
Genoeva mengaku dia sudah mendapat izin langsung dari atasannya untuk mengikuti aksi bertema Indonesia Gelap. “Udah izin juga sama atasan. Bilang aja mau demo, dan dibolehin juga,” ucapnya.
Di sisi lain, sejumlah pekerja perusahaan swasta lain yang juga mengikuti aksi hari itu mengaku bolos kerja untuk bisa berpartisipasi dalam demonstrasi. Anas AH, salah satunya.
Anas mengatakan dirinya tidak mengambil cuti ke kantornya yang bergerak di bidang industri kreatif di kawasan Jakarta Pusat. "Gue bolos, tapi ya koordinasi dengan atasan saja. Gue bilang mau demo, kerjaan nanti gue deliver hari Senin," kata Anas di sela-sela aksi.
Poster Wanted Prabowo dan Gibran
Beberapa massa aksi Indonesia Gelap sempat membagikan poster hitam putih bertuliskan Wanted bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Poster itu langsung dipamerkan oleh pengunjuk rasa, sambil bernyanyi dan serta diwarnai dengan petasan bola asap.
Bantuan Medis dan Logistik
Humanies Project ikut menyediakan ambulans dan logistik untuk memfasilitasi aksi Indonesia Gelap pada Kamis dan Jumat, 20-21 Februari 2025. Humanies, yang sebelumnya merupakan nama fandom tak resmi pendukung mantan calon presiden Anies Baswedan, mengklaim menggunakan dana sekitar Rp 80 juta untuk membantu logistik aksi Indonesia Gelap di sejumlah kota.
Nauvalsev, salah satu koordinator relawan Humanies dalam aksi kali ini, mengatakan komunitasnya tidak membuka donasi urun dana atau crowdfunding untuk aksi Indonesia Gelap. Melainkan, mereka menggunakan sisa dana crowdfunding dari aksi Peringatan Darurat yang berlangsung pada Agustus 2024 lalu.
Nauval menyampaikan ketika itu Humanies mendapatkan donasi hingga Rp 690 juta dalam dua hari. Dana tersebut tidak habis digunakan untuk memfasilitasi aksi Peringatan Darurat yang berlangsung Agustus 2024 untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
Novali Panji Nugroho, Advist Khoirunikmah, dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
