Anggota DEN Minta Program 3 Juta Rumah Terintegrasi Jaringan Gas Rumah Tangga

3 months ago 93

8000hoki List ID server Slots Gacor Terkini Sering Scatter Full Non Stop

hokikilat Login situs Slot Gacor Thailand Terbaru Mudah Lancar Scatter Full Banyak

1000hoki.com List Situs website Slot Gacor Japan Terbaik Sering Lancar Scatter Full Non Stop

5000hoki.com Platform web Slot Maxwin Myanmar Terpercaya Sering Win Terus

7000hoki.com Demo server Slot Gacor Japan Terbaru Gampang Lancar Scatter Full Terus

9000hoki List Demo website Slot Gacor Terbaik Gampang Lancar Win Setiap Hari

Alternatif Akun games Slot Gacor basis Singapore Terbaik Mudah Scatter Setiap Hari

Idagent138 Daftar Slot Online

Luckygaming138 login Slot

Adugaming Daftar Slot Anti Rungkad

kiss69 Id Slot Maxwin Terpercaya

Agent188 Id Slot Game Online

Moto128 Id Slot Gacor Terpercaya

Betplay138 login Id Slot Online

Letsbet77 Daftar Id Slot Terbaik

Portbet88 Slot Maxwin Terpercaya

Jfgaming168 login Akun Slot Terpercaya

Mg138 Akun Slot Maxwin Terbaik

Adagaming168 login Akun Slot Anti Rungkad

Kingbet189 Daftar Slot Maxwin Online

Summer138 Daftar Akun Slot Terpercaya

Evorabid77 login Akun Slot

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Eri Purnomohadi, mengatakan bahwa program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan permintaan terhadap LPG 3 kg bersubsidi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar para pengembang tidak menggunakan LPG bersubsidi untuk rumah-rumah tersebut.

Eri mengatakan sebaiknya, program perumahan ini terintegrasi dengan jaringan dan gas rumah tangga yang telah diinisiasi oleh pemerintah. Dengan demikian, beban subsidi bisa berkurang, sehingga pemerintah dapat mengurangi impor LPG.

"Karena impor di energi ini besar sekali. Itu, jadi saya masih ingat di dalam catatan saya, makanya saya ingin hadir ke sini, ada unsur perumahan, saya ingin menyampaikan bahwasannya yang sampai itu tidak terintegrasi," ujarnya dalam acara Katadata Indonesia Policy Dialogue dengan tema "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Kata Anggota DEN dari kalangan konsumen ini, sekitar 77 persen dari kebutuhan gas masyarakat Indonesia yang mencapai 8 juta ton per tahun adalah impor. Menurutnya hal tersebut membuat Indonesia kehilangan devisa sehingga membuat nilai tukar rupiah jadi tertekan.

Karena itu Eri berujar memang seharusnya pembangunan di sektor perumahan dan energi berjalan secara beriringan, sehingga infrastruktur dapat terbangun dengan baik sekaligus menjaga ketahanan energi, terutama gas.

"Jadi, jika digunakan untuk jaringan gas, itu tidak perlu menggunakan LPG. Bukan propan-butan, melainkan gas metana, atau natural gas, yang bisa langsung digunakan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan devisa negara hilang sebesar Rp 63,6 triliun akibat impor LPG. Bahlil menyebut konsumsi gas masyarakat Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun, sedangkan industri LPG hanya 1,7 juta ton.

“Selebihnya kita impor. Impor kita 6 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil dalam acara Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pemaparan materi, angka itu berdasarkan asumsi harga LPG sebesar US$ 580 per ton dengan kurs Rp 16.000 per dolar AS.

Bahlil bercerita pemerintah setiap tahun juga telah mensubsidi gas LPG sekitar 60-80 triliun per tahun. Dari subsidi ini, Bahlil menyebut masyarakat sebenarnya hanya membeli LPG seharga Rp 5.700 hingga Rp 6.000 dengan asumsi harga Rp 18.000.

Karena itu ia mewajibkan adanya hilirisasi liquefied petroleum gas (LPG) atau gas elpiji. Hilirisasi atau industrialisasi tersebut penting untuk dapat mengurangi angka impor Indonesia terhadap gas elpiji.

“Kalau hilirisasi (gas elpiji) wajib,” kata Bahlil ketika di hadapan para wartawan selepas melakukan rapat dengan beberapa petinggi kementerian di kantornya, Senin, 04 November 2024.

Bahlil menyebut, ke depan pemerintah akan membangun pabrik-pabrik untuk memproduksi LPG secara mandiri. Pembangunan pabrik-pabrik tersebut, kata Bahlil, merupakan wilayah kerja PT Pertamina. Hal ini menurutnya akan segera dibahas dengan Pertamina untuk dapat melakukan percepatan industrialisasi gas elpiji.

“Saya akan ngomong sama Pertamina, ada bagian mana yang Pertamina kerjakan, dan ada bagian mana yang swasta kerjakan, supaya kita melakukan percepatan (industrialisasi),” ucapnya.

Adil Al Hasan dan Vendro Immanuel G berkontribusi dalam tulisan ini

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |