3 months ago
71
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Eri Purnomohadi, mengatakan bahwa program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan permintaan terhadap LPG 3 kg bersubsidi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar para pengembang tidak menggunakan LPG bersubsidi untuk rumah-rumah tersebut.
Eri mengatakan sebaiknya, program perumahan ini terintegrasi dengan jaringan dan gas rumah tangga yang telah diinisiasi oleh pemerintah. Dengan demikian, beban subsidi bisa berkurang, sehingga pemerintah dapat mengurangi impor LPG.
"Karena impor di energi ini besar sekali. Itu, jadi saya masih ingat di dalam catatan saya, makanya saya ingin hadir ke sini, ada unsur perumahan, saya ingin menyampaikan bahwasannya yang sampai itu tidak terintegrasi," ujarnya dalam acara Katadata Indonesia Policy Dialogue dengan tema "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2024.
Kata Anggota DEN dari kalangan konsumen ini, sekitar 77 persen dari kebutuhan gas masyarakat Indonesia yang mencapai 8 juta ton per tahun adalah impor. Menurutnya hal tersebut membuat Indonesia kehilangan devisa sehingga membuat nilai tukar rupiah jadi tertekan.
Karena itu Eri berujar memang seharusnya pembangunan di sektor perumahan dan energi berjalan secara beriringan, sehingga infrastruktur dapat terbangun dengan baik sekaligus menjaga ketahanan energi, terutama gas.
"Jadi, jika digunakan untuk jaringan gas, itu tidak perlu menggunakan LPG. Bukan propan-butan, melainkan gas metana, atau natural gas, yang bisa langsung digunakan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan devisa negara hilang sebesar Rp 63,6 triliun akibat impor LPG. Bahlil menyebut konsumsi gas masyarakat Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun, sedangkan industri LPG hanya 1,7 juta ton.
“Selebihnya kita impor. Impor kita 6 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil dalam acara Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Dalam pemaparan materi, angka itu berdasarkan asumsi harga LPG sebesar US$ 580 per ton dengan kurs Rp 16.000 per dolar AS.
Bahlil bercerita pemerintah setiap tahun juga telah mensubsidi gas LPG sekitar 60-80 triliun per tahun. Dari subsidi ini, Bahlil menyebut masyarakat sebenarnya hanya membeli LPG seharga Rp 5.700 hingga Rp 6.000 dengan asumsi harga Rp 18.000.
Karena itu ia mewajibkan adanya hilirisasi liquefied petroleum gas (LPG) atau gas elpiji. Hilirisasi atau industrialisasi tersebut penting untuk dapat mengurangi angka impor Indonesia terhadap gas elpiji.
“Kalau hilirisasi (gas elpiji) wajib,” kata Bahlil ketika di hadapan para wartawan selepas melakukan rapat dengan beberapa petinggi kementerian di kantornya, Senin, 04 November 2024.
Bahlil menyebut, ke depan pemerintah akan membangun pabrik-pabrik untuk memproduksi LPG secara mandiri. Pembangunan pabrik-pabrik tersebut, kata Bahlil, merupakan wilayah kerja PT Pertamina. Hal ini menurutnya akan segera dibahas dengan Pertamina untuk dapat melakukan percepatan industrialisasi gas elpiji.
“Saya akan ngomong sama Pertamina, ada bagian mana yang Pertamina kerjakan, dan ada bagian mana yang swasta kerjakan, supaya kita melakukan percepatan (industrialisasi),” ucapnya.
Adil Al Hasan dan Vendro Immanuel G berkontribusi dalam tulisan ini
