Beathor Suryadi Didepak dari BP Taskin Usai Singgung Ijazah Jokowi, Penegakan Etik atau Pembungkaman?

Bambang Beathor Suryadi | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pembungkaman atau penegakan aturan etik? Pertanyaan itu menyeruak setelah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memutuskan memberhentikan Bambang Beathor Suryadi dari posisinya sebagai Tenaga Ahli Pimpinan, hanya beberapa pekan setelah ia melontarkan tudingan tajam soal ijazah Presiden Joko Widodo.

Pemberhentian Beathor tertuang dalam surat resmi bernomor B.116/KS.02/SES/6/2025 yang diteken Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani. Dokumen itu menyatakan bahwa kontrak kerja Beathor yang berakhir 30 Juni 2025 tak lagi diperpanjang karena pelanggaran kode etik serta penilaian kinerja yang dinilai tak sesuai target lembaga.

“Sehubungan masa kontrak kerja Saudara sebagai Tenaga Ahli Pimpinan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 serta berdasarkan hasil evaluasi atas adanya pelanggaran kode etik dan pencapaian kinerja yang tidak sesuai. Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 kontrak kerja Saudara tidak dilanjutkan,” demikian bunyi petikan surat tersebut.

Beathor sendiri tak membantah pemberhentian ini. Ia mengonfirmasi telah resmi tak lagi bekerja di BP Taskin mulai Juli 2025. Meski demikian, ia menduga keputusan lembaga tersebut tak lepas dari pernyataannya yang sempat bikin gaduh: menuding ijazah Jokowi bukan berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta.

“(Diberhentikan) Ya,” ucap Beathor saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa (8/7/2025).

Pernyataan Beathor terkait ijazah Jokowi pertama kali mencuat sekitar pertengahan Juni 2025. Saat itu, Beathor membeberkan bahwa seluruh dokumen pencalonan Jokowi saat maju di Pilkada DKI 2012 diurus oleh seseorang bernama Deni Iskandar. Ia menyebut dokumen itu kemudian dibawa ke Pasar Pramuka dan dicetak di kios milik Paiman.

“Dulu PDI bisa menang 33,3 persen itu pakai akar bahar, pakai tato, jagoan semua. Yang sekarang sudah doktor-doktor suaranya ngecil, enggak sebanyak orang itu, tapi orang itu enggak punya ijazah, bikinnya di situ,” ungkap Beathor.

Beathor bukan nama baru di dunia aktivisme dan politik. Semasa kuliah di Universitas Pancasila pada era 1980-an, ia dikenal sebagai mahasiswa vokal yang kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Pemecatan Beathor dari BP Taskin pun menuai komentar sejumlah pihak. Pengamat politik Rocky Gerung misalnya, menilai langkah BP Taskin memberhentikan Beathor sarat aroma pembungkaman. Menurut Rocky, pernyataan Beathor tentang ijazah Jokowi semakin memicu rasa ingin tahu publik, sehingga membuat penguasa merasa terusik.

“Beathor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi yang dicatat di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya, dia kena damprat dari kekuasaan,” ujar Rocky melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Jumat (4/7/2025).

Rocky juga menilai, jabatan Beathor di BP Taskin sebelumnya terbilang strategis, mengingat lembaga tersebut dipimpin oleh figur-figur politik seperti Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule. Kini, menurutnya, Beathor justru “diturunkan” akibat keberaniannya menyuarakan hal sensitif.

“Kan Beathor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia diturunkan atau dipaksa turun sebagai penasehat ahli lembaga yang dipimpin Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule,” sambung Rocky.

Meski BP Taskin menyatakan pemberhentian Beathor murni karena pelanggaran etik dan evaluasi kinerja, spekulasi publik tak mudah surut. Isu ijazah Jokowi yang kembali diembuskan Beathor menambah panjang daftar kontroversi yang membayangi Presiden ketujuh RI itu, meski berkali-kali dibantah pihak Istana maupun pihak kampus UGM.

Kini, Beathor resmi tak lagi berstatus Tenaga Ahli di BP Taskin, meninggalkan tanda tanya apakah langkah ini murni persoalan disiplin kerja, atau sinyal kuat pembungkaman kritik politik. [*]  Berbagai sumber