Beda Sikap Muhammadiyah dan MUI soal Evakuasi Warga Gaza

4 hours ago 6

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap mengevakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina yang menjadi korban genosida Israel di Gaza. Prabowo mengatakan pemerintah akan menyiapkan pesawat apabila mereka bersedia dievakuasi ke Indonesia.

Prabowo telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Sugiono berdiskusi dengan pemerintah Palestina tentang rencana mekanisme evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menlu mengatakan Presiden hanya ingin menampung warga Palestina untuk sementara, bukan permanen.

Dalam keterangannya kepada media di Ankara, Turki, Kamis malam waktu setempat, 10 April 2025, Menlu menjelaskan Prabowo sedang berkonsultasi dengan para pemimpin di kawasan Timur Tengah dalam lawatan ke lima negara, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania untuk mencapai persetujuan semua pihak terhadap upaya evakuasi sementara warga Palestina. “Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak sepakat, berarti no deal,” ujarnya.

Gagasan menampung pengungsi Gaza itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Ada yang setuju dengan rencana itu, tetapi ada pula yang tak sepakat dengan gagasan Prabowo itu.

Muhammadiyah Dukung Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Asal Tak Permanen

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mendukung rencana Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia, asalkan tidak bersifat permanen. "Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump),” ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Selasa, 22 April 2025, seperti dikutip dari Antara.

Haedar berharap semua pihak saling memahami dan toleran terhadap keragaman cara untuk membela warga Palestina. “Muhammadiyah memahami (rencana) evakuasi 1.000 orang itu bersifat sementara untuk dilayani kesehatan dan keselamatannya, bahkan ada yang bisa disekolahkan untuk kemudian nanti pada saatnya dikembalikan ke tanah airnya, Palestina,” ujarnya.

Namun dia mengingatkan pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang tetap harus menjadi prioritas. “Selama ini kan Indonesia itu sangat tegas terhadap (masalah) Palestina. Bahkan pidato Menteri Luar Negeri RI yang lalu, Bu Retno Marsudi, begitu tegas, yang itu mewakili pemerintah Indonesia. Biarpun sekarang berganti (menlu), sikap politik itu tetap harus dipegang menjadi patokan utama,” kata Haedar.

Dia menuturkan Muhammadiyah sejak lama telah aktif membantu rakyat Palestina melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, seperti mengirim dokter ke Gaza, menyediakan pendidikan bagi mahasiswa Palestina di Indonesia, serta membangun madrasah bagi anak-anak pengungsi di Beirut. “Langkah-langkah yang bisa memecahkan masalah yang bersifat fast programme itu juga tidak ada salahnya,” tuturnya.

Menurut Haedar, menjaga kesatuan sikap di antara kelompok-kelompok pendukung kemerdekaan Palestina amat penting dengan menyikapi setiap perbedaan pandangan melalui dialog. “Kita jangan saling kontradiksi yang akhirnya kita tidak bisa memobilisasi energi positif kita untuk Palestina. Saya yakin inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan kita,” kata dia.

Muhammadiyah, kata dia, selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam upaya mendukung rakyat Palestina. Namun dia berharap berbagai upaya tersebut benar-benar dijalankan dengan prinsip kemanusiaan dan berlandaskan semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif untuk mencari solusi.

MUI Minta Prabowo Kaji Lagi Wacana Evakuasi Warga Gaza

Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amirsyah Tambunan mengatakan mereka dapat memahami usul Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

Namun dia menuturkan wacana itu perlu dikaji lebih mendalam lagi sebelum dilakukan. “Perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap,” katanya usai silaturahmi kemanusiaan untuk Palestina di Kantor MUI, Jakarta, Senin, 14 April 2025.

Amirsyah mengatakan wacana kepala negara mengevakuasi seribuan anak-anak, perempuan, hingga yatim piatu sudah pernah disampaikan ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Namun, ujarnya, saat ini gagasan tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat. “Karena beriringan dengan ide relokasi yang diwacanakan oleh Presiden Donald Trump,” ucapnya.

Dia menuturkan MUI menolak rencana Presiden Amerika Serikat itu yang ingin merelokasi warga Gaza ke negara lain. Sebab, dia menilai rencana itu bagian dari kejahatan internasional dan lebih kejam dari tindakan pembersihan etnis.

Amirsyah khawatir wacana Prabowo yang terkesan beriringan dengan rencana Trump justru menimbulkan perpecahan konsolidasi dukungan dari Indonesia ke Palestina. Dia mengimbau masyarakat Indonesia tetap solid dalam memihak serta membela Palestina.

MUI, kata dia, siap berpartisipasi mencari jalan terbaik bagi dukungan, baik secara kemanusiaan maupun perjuangan kepada Palestina hingga merdeka. "Kami berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan kuat untuk membela Palestina," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mempertanyakan gagasan Prabowo untuk menampung warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Dia merasa heran karena rencana pemindahan warga Palestina untuk keluar dari Gaza merupakan ide Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang didukung Israel. “Pertanyaannya, untuk apa indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut?” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 9 April 2025.

Dia menyinggung soal keinginan Israel dan AS untuk mengosongkan Gaza sehingga Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Dengan demikian, kata Anwar, Israel bisa menempatkan warga negaranya ke Gaza yang telah mereka duduki.

Anwar mengaku khawatir jika dalam waktu tertentu Gaza akan menjadi bagian dari Israel Raya yang selama ini AS dan Israel cita-citakan. Sebagai contoh, dia mengungkit apa yang terjadi pada Yerusalem.

“Dahulu Yerusalem dikuasai oleh rakyat Palestina. Sekarang kota tersebut sudah diduduki oleh Israel," ujarnya. Lebih dari itu, Anwar juga mengingatkan soal klaim Israel yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota negaranya.

Menurut dia, Indonesia harus belajar dari sejarah dalam menghadapi manuver politik internasional yang dilakukan oleh Israel tersebut. “Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” ucapnya.

Namun Presiden Prabowo menegaskan rencana evakuasi 1.000 pengungsi Gaza ke Indonesia bukanlah tindakan relokasi seperti yang ramai disebut. Dia mengatakan evakuasi ini juga hanya bersifat sementara dengan tujuan kemanusiaan. “Oh tidak, tidak (relokasi). Untuk membantu,” kata Prabowo di Antalya Diplomacy Forum, Turki, Jumat, 11 April 2025, dari keterangan resminya di YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan rencana evakuasi adalah tawaran dari pemerintah RI untuk membantu masalah kemanusiaan rakyat Palestina. Dia mengatakan rencana evakuasi juga harus disetujui semua pihak. “Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga bagaimana cara nanti pelaksanaannya,” ucapnya.