8 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan saat ini pihaknya belum dilibatkan secara formal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"BPOM sudah dilibatkan, tetapi belum dalam hitam di atas putih," kata dia saat ditemui di BPOM pada Jumat, 17 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Taruna mengatakan sedang menunggu proses MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional. Menurut dia, BPOM memerlukan kejelasan melalui regulasi, surat tugas, atau MoU sebagai dasar pelaksanaannya.
"Jangan pernah melakukan yang tidak diperintah. Apa artinya? Segala sesuatu penggunaan anggaran negara harus ada perintahnya," ujar dia.
Jika BPOM perlu mengerahkan petugas untuk mendukung program tersebut, kata Taruna, pasti akan menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban yang jelas dengan melibatkan BPOM secara formal.
Taruna menjelaskan bahwa BPOM telah mengajukan proposal berisi 19 poin yang akan dilakukan dalam mendukung program makan bergizi ini. Dengan pelibatan formal, ia juga berharap tim BPOM dapat bekerja lebih efektif dalam mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan.
Meski demikian, Taruna mengatakan akan mendukung program ini dengan maksimal dengan otoritas yang saat ini BPOM miliki. "Tapi itu harus jelas termaktub dalam sebuah aturan. Karena akan ada penggunaan anggaran dan itu belum kami selesaikan," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengusulkan agar BPOM turut dilibatkan secara berkala dalam program MBG untuk memeriksa makanan. Menurut dia, pelibatan BPOM penting untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan standar kesehatan, termasuk agar makanan yang dihidangkan bisa dipastikan bebas dari zat berbahaya.
“Dan juga untuk menjamin sanitasi, higienitas, cara pengolahan, serta distribusi makanan,” kata Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa, 7 Januari 2025.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap standar operasional prosedur (SOP) ketat yang diterapkan SPPG dapat berjalan dengan konsisten.
Sebagai informasi, baru saja terjadi kasus keracunan makan bergizi gratis di SDN Dukuh 03 Sukoharjo. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan hal tersebut akibat kesalahan teknis pengolahan.
Sebanyak 40 siswa mengalami keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis pada Kamis, 16 Januari 2025. Sepuluh di antaranya mengalami mual. “Itu akibat teknis pengolahan,” kata Dadan dalam keterangan tertulisnya.
Dadan menjelaskan 40 siswa makan ayam yang dimarinasi. Setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur. Siswa yang mual sudah dirawat petugas dan pulih. Namun, Dadan belum bisa menjelaskan masalah yang terjadi dalam teknik pengolahannya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan insiden dugaan keracunan puluhan siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah, setelah menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) ditangani cepat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang berlaku.
“SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah lapor kepada SPPG dan puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG, kemudian diganti dengan menu lain,” ujar Hasan di Jakarta pada Kamis, 16 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara.
Buntut kasus tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendatangi Istana Kepresidenan untuk memberikan laporan. Dadan tiba sekitar pukul 14.00 WIB. Dia mengatakan dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan masalah program makan bergizi gratis.
“Kami dipanggil untuk membicarakan masalah program makan bergizi gratis. Akan kami laporkan,” kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini.
