1 month ago
31
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dan keluarganya tidak lagi dianggap sebagai kader PDIP meskipun masih memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.
Hasto menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution otomatis diberhentikan sebagai anggota PDIP setelah dicalonkan oleh partai lain. Pemberhentian Gibran dikonfirmasi melalui surat dari DPC PDIP Kota Surakarta sesuai UU Partai Politik dan AD/ART PDIP.
Respons Beberapa Politikus Partai
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa partainya terbuka dengan Jokowi. Namun Prabowo mengatakan, tidak bisa memaksa Jokowi masuk. "Oh kalau Gerindra terbuka, tapi kami tentunya tidak bisa memaksa beliau masuk," kata Prabowo usai menerima Jokowi di kediamannya, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 6 Desember 2024.
Sementara Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan bakal menerima Joko Widodo dengan tangan terbuka jika ingin bergabung dengan partainya. "Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka, " kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, tidak begitu memusingkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Budi Arie mengklaim bahwa banyak yang ingin menampung Jokowi setelah dilepas dari PDIP.
“Semua partai siap nampung Pak Jokowi,” kata Budi Arie ditemui usai acara pernikahan yang dihadiri oleh Jokowi dan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil, di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Budi Arie yang merupakan Menteri Koperasi itu kemudian berkelakar salah satu yang siap menampung Jokowi adalah Projo. “Kalau jadi partai Ha-Ha-ha,” katanya.
Kunjungan Jokowi ke Kediaman Prabowo
Selain itu, Kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat malam, 6 Desember 2024, menuai tanggapan dari pengamat politik, Adi Prayitno, yang menilai bahwa kunjungan Presiden ke-7 Joko Widodo ke rumah Presiden Prabowo Subianto memiliki makna khusus. Bos Parameter Politik Indonesia ini memandang ada upaya dari Jokowi, yang baru saja dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk menunjukkan kedekatan dengan Prabowo.
“Semacam peneguhan eksistensi politik bahwa dunia tak kiamat sekalipun Jokowi dipecat PDIP,” kata Adi ketika dihubungi pada Sabtu, 7 Desember 2024. “Jokowi dan Prabowo berkawan baik.”
Status Jokowi Sebelum Dipecat PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, tak menjawab secara gamblang apakah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, masih merupakan kader partai banteng moncong putih. Ketika ditanya oleh wartawan, Puan justru menjawab dengan kalimat tanya, sembari melempar senyum.
"Apa ya?" kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Desember 2024.
Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi mengaku masih menyimpan KTA PDIP saat disinggung awak media ihwal status keanggotaannya di PDIP. “Ya, masih (menyimpan KTA PDIP),” kata Jokowi sambil tersenyum di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 3 Desember 2024.
Status keanggotaan Jokowi di PDIP kembali disinggung usai kader partai banteng Effendi Simbolon dipecat. Effendi dipecat dari PDIP karena dianggap bertemu dengan Jokowi sebelum akhirnya mengalihkan dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
Jokowi pun tak menampik pernah bertemu dengan politikus Effendi. "Ya bertemu, kenapa kalau bertemu?" kata Jokowi.
Namun, Jokowi mengatakan, soal pemecatan Effendi dari keanggotaan PDIP merupakan kewenangan dari partai. "Itu kan (PDIP memecat Effendi Simbolon) kewenangannya partai,” kata Jokowi.
Septia Ryanthie, Daniel A. Fajri, Linda Lestari, Eka Yudha Saputra dan Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: PIK, Proyek Strategis Nasional
