Gejolak Pajak Pati, Agung Baskoro: Alarm Nasional bagi Semua Kepala Daerah

Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen di Kabupaten Pati yang memicu protes puluhan ribu warga hingga bermuara pada desakan pemakzulan,  bukan sekadar persoalan lokal.

Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menegaskan, peristiwa Pati adalah “alarm nasional” bagi seluruh kepala daerah agar lebih bijak merumuskan kebijakan fiskal.

Menurut Agung, kasus tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat bisa menimbulkan gelombang penolakan luas. Ia mengingatkan, jika pejabat publik abai terhadap aspirasi warga, dampaknya tidak hanya mengancam stabilitas politik daerah, tetapi juga bisa mengguncang kepercayaan publik secara nasional.

“Ini preseden kuat. Ke depan, pejabat publik di level lokal maupun nasional harus berhati-hati. Jangan sampai arogansi dan kurangnya komunikasi memicu krisis sosial seperti di Pati,” ujar Agung, Kamis (14/8/2025).

Dari Kebijakan Pajak ke Gelombang Massa

Sebagaimana diketahui, gejolak di Pati bermula ketika Bupati Sudewo menetapkan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Kebijakan yang disebut untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu justru memicu kemarahan warga.

Ucapan Sudewo yang menantang masyarakat untuk mengerahkan 50.000 massa makin memanaskan situasi. Tantangan itu dijawab warga dengan aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat kota Pati pada 13 Agustus 2025.

Meski sehari sebelumnya kenaikan PBB dibatalkan, amarah publik telanjur meluas. Tuntutan pun beralih menjadi desakan agar bupati mundur dari jabatannya.

Respon Cepat Pemerintah Pusat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons cepat dengan memanggil seluruh kepala daerah melalui rapat daring. Ia ingin memastikan tidak ada daerah lain yang mengambil kebijakan serupa tanpa memperhitungkan daya tahan ekonomi warganya.

Tito menegaskan, penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB harus disertai masa transisi dan sosialisasi memadai. Idealnya, kata dia, aturan baru diberlakukan mulai tahun berikutnya agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan.

“Saya minta semua kepala daerah yang membuat kebijakan fiskal agar tidak memberatkan rakyat. Sosialisasi itu penting,” tegasnya.

Dampak Politik Meluas

Gelombang protes di Pati kini memasuki babak baru. DPRD setempat resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan PBB dan kebijakan kontroversial lain yang dikeluarkan Sudewo.

Partai Gerindra sebagai partai pengusung pun ikut memberikan sinyal keras. Sekjen Gerindra, Sugiono, mengingatkan pesan Ketua Umum Prabowo Subianto bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil.

Agung Baskoro menilai, dinamika tersebut menjadi pelajaran penting.

“Rakyat sudah semakin sadar akan haknya. Jika kebijakan dianggap merugikan dan prosesnya tidak transparan, maka respons yang muncul bisa masif. Pati memberi kita contoh yang sangat jelas,” pungkasnya. [*] Berbagai sumber