Ide Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Wakil Ketua DPR: Maksimalkan APBN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi gagasan pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat. Cucun menyarankan pemerintah sebaiknya memaksimalkan anggaran yang telah ada dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia mengeklaim, sejak awal tidak ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memakai sumber dana lainnya untuk makan bergizi itu.
 
“Kita dari awal tidak ada wacana pakai resource apa pun, karena Pak Prabowo ingin bahwa APBN yang ada ini betul-betul tepat sasaran juga diberikan kepada yang lebih berhak,” kata Cucun saat ditemui wartawan di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2025.
 
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu menambahkan, APBN saat ini dialokasikan untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya program MBG untuk menyelesaikan problem gizi buruk anak.
 
Oleh karena itu, ia mengatakan, negaralah yang harus hadir untuk program MBG ini. “Makanya saya lebih setuju (bahwa) bukan lembaga-lembaga zakat atau infak, (melainkan) negara yang harus hadir. Maksimalkan APBN,” ujarnya.
 
Wakil Ketua DPR RI lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan ide pendanaan menggunakan zakat menyalahi konsep makan gratis itu sendiri. Sebab zakat yang digunakan nantinya akan berasal dari masyarakat, untuk program yang diperuntukkan bagi masyarakat pula.
 
Dasco menyatakan tidak setuju dengan gagasan tersebut. “Kalau iuran, namanya sudah enggak makan gratis lagi, dong,” ucapnya saat ditemui awak media di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2025.
 
Adapun Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir meminta pemerintah berhati-hati dengan usulan ini. Politikus Partai Golkar itu menyebut biasanya zakat sudah punya peruntukan khusus. Adies mengatakan DPR juga perlu mengkaji lebih lanjut wacana tersebut. 
 
“Pemerintah harus berhati-hati juga, karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi. Kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat (untuk MBG), zakat yang model seperti apa,” katanya saat memberikan keterangan di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Januari 2025.
 
Adapun ide pendanaan MBG dengan zakat awalnya datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin. Ia mengusulkan pemerintah mencari alternatif pembiayaan program MBG melalui skema zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sebab, anggaran dari negara masih belum menutupi total dana yang dibutuhkan untuk program tersebut.
 
Sultan mengatakan, dana ZIS berpotensi memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG. Sehingga dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembiayaan program MBG, partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat adalah cara yang perlu dikaji secara serius oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
 
“Kami mendorong agar BAZNAS atau lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui zakat untuk disampaikan ke pemerintah,” kata Sultan dalam jawaban tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 16 Januari 2025.
 
Ide itu muncul di tengah kekurangan dana untuk penyelenggaraan program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya sempat menyebutkan anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.
 
“Sekarang Rp 71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pada Selasa, 7 Januari 2025.
 
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sendiri memilih untuk fokus memaksimalkan Rp 71 triliun dari APBN atau dukungan daerah melalui APBD alih-alih mengandalkan zakat dari masyarakat.
 
“BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya,” kata Dadan melalui pesan singkat, merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.